PRIMA siap membantu pemerintah selesaikan konflik di Papua
3 Desember 2021 22:08 WIB
Ketua Umum DPP Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Agus Jabo Priyono (kanan) dan Ketua MPP PRIMA Mayjen TNI (Purn) R Gautama Wiranegara (kiri), menggelar jumpa pers usai membuka rapat pimpinan nasional pertama, di Jakarta, Jumat (3/12/2021). ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Jakarta (ANTARA) - Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menyampaikan kesiapannya membantu Pemerintah menyelesaikan konflik di Tanah Papua lewat pendekatan yang mengedepankan keterlibatan masyarakat adat, kata Ketua Umum DPP PRIMA Agus Jabo Priyono, di Jakarta, Jumat.
“PRIMA sudah punya konsep dan konsep itu akan kami bicarakan lagi bagaimana itu dapat memberi jalan keluar membantu negara menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Papua,” kata Agus Jabo, usai membuka Rapat Pimpinan Nasional (rapimnas) PRIMA yang pertama di Jakarta.
Ia menerangkan masalah Papua jadi salah satu isu prioritas yang dibahas dalam Rapimnas I PRIMA yang digelar 3-5 Desember.
Dalam sesi jumpa pers usai pembukaan rapimnas, Agus menilai operasi militer yang berjalan di Papua tidak dapat meredam konflik.
Oleh karena itu, Ketua Umum DPP PRIMA menawarkan kepada pemerintah sebuah konsep yang dapat menyelesaikan masalah di Papua sampai tuntas.
“Konsep yang kami tawarkan di Papua adalah konsep menyelesaikan Papua dengan cara damai dan penyelesaian secara permanen, dan mengangkat masyarakat adat Papua itu ikut terlibat dalam badan-badan politik yang memiliki kewenangan seperti perwakilan dari partai politik,” kata Agus Jabo.
Dia menyampaikan PRIMA mengusulkan kepada pemerintah untuk memperbolehkan partai-partai lokal terbentuk di Papua sebagaimana terjadi di Aceh.
“Papua otsus (otonomi khusus, Red.), Aceh juga otsus, tetapi di Aceh ada partai lokal, di Papua tidak ada,” kata Agus Jabo.
Jika nantinya partai politik lokal itu terbentuk di Papua, maka selanjutnya adalah mengisi anggota partai dari kelompok masyarakat adat.
Ia juga mengusulkan ada lembaga perwakilan rakyat di Papua, yang anggotanya merupakan orang asli Papua (OAP).
“DPR di Papua itu (nantinya) berisi perwakilan dari parpol (lokal) perwakilan dari masyarakat adat supaya dalam memutuskan program-program ekonomi, kesejahteraan di masyarakat, orang asli Papua merasa dilibatkan dan mereka merasa punya wakil di lembaga-lembaga politik di DPR dan (lembaga) pemerintahan,” ujar Ketum DPP PRIMA.
Dalam sesi yang sama, Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PRIMA Mayjen TNI (Purn) R Gautama Wiranegara menyampaikan problem di Papua hanya dapat diatasi sampai tuntas jika hak-hak ulayat dapat dipenuhi secara menyeluruh oleh pemerintah.
“PRIMA ingin menyelesaikan Papua secara permanen. Tentunya, konsep ini bukan ujug-ujug, tetapi sudah ada proses cukup panjang,” kata R Gautama.
“Kami pahami betul masalah Papua (adalah) masalah ulayat. Hak ulayat ini yang akan kami berikan, dan konsep ini ada di kami,” ujar dia pula.
Ketua MPP PRIMA menegaskan pihaknya siap berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menyelesaikan masalah itu.
“Kami siap berkoordinasi dan membantu pemerintah sekalipun PRIMA tidak punya nama, tetapi kami berkeyakinan kedaulatan (NKRI) penting bagi PRIMA,” sebut R Gautama.
Baca juga: PRIMA gelar rapimnas pertama bersiap verifikasi Pemilu 2024
“PRIMA sudah punya konsep dan konsep itu akan kami bicarakan lagi bagaimana itu dapat memberi jalan keluar membantu negara menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Papua,” kata Agus Jabo, usai membuka Rapat Pimpinan Nasional (rapimnas) PRIMA yang pertama di Jakarta.
Ia menerangkan masalah Papua jadi salah satu isu prioritas yang dibahas dalam Rapimnas I PRIMA yang digelar 3-5 Desember.
Dalam sesi jumpa pers usai pembukaan rapimnas, Agus menilai operasi militer yang berjalan di Papua tidak dapat meredam konflik.
Oleh karena itu, Ketua Umum DPP PRIMA menawarkan kepada pemerintah sebuah konsep yang dapat menyelesaikan masalah di Papua sampai tuntas.
“Konsep yang kami tawarkan di Papua adalah konsep menyelesaikan Papua dengan cara damai dan penyelesaian secara permanen, dan mengangkat masyarakat adat Papua itu ikut terlibat dalam badan-badan politik yang memiliki kewenangan seperti perwakilan dari partai politik,” kata Agus Jabo.
Dia menyampaikan PRIMA mengusulkan kepada pemerintah untuk memperbolehkan partai-partai lokal terbentuk di Papua sebagaimana terjadi di Aceh.
“Papua otsus (otonomi khusus, Red.), Aceh juga otsus, tetapi di Aceh ada partai lokal, di Papua tidak ada,” kata Agus Jabo.
Jika nantinya partai politik lokal itu terbentuk di Papua, maka selanjutnya adalah mengisi anggota partai dari kelompok masyarakat adat.
Ia juga mengusulkan ada lembaga perwakilan rakyat di Papua, yang anggotanya merupakan orang asli Papua (OAP).
“DPR di Papua itu (nantinya) berisi perwakilan dari parpol (lokal) perwakilan dari masyarakat adat supaya dalam memutuskan program-program ekonomi, kesejahteraan di masyarakat, orang asli Papua merasa dilibatkan dan mereka merasa punya wakil di lembaga-lembaga politik di DPR dan (lembaga) pemerintahan,” ujar Ketum DPP PRIMA.
Dalam sesi yang sama, Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PRIMA Mayjen TNI (Purn) R Gautama Wiranegara menyampaikan problem di Papua hanya dapat diatasi sampai tuntas jika hak-hak ulayat dapat dipenuhi secara menyeluruh oleh pemerintah.
“PRIMA ingin menyelesaikan Papua secara permanen. Tentunya, konsep ini bukan ujug-ujug, tetapi sudah ada proses cukup panjang,” kata R Gautama.
“Kami pahami betul masalah Papua (adalah) masalah ulayat. Hak ulayat ini yang akan kami berikan, dan konsep ini ada di kami,” ujar dia pula.
Ketua MPP PRIMA menegaskan pihaknya siap berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menyelesaikan masalah itu.
“Kami siap berkoordinasi dan membantu pemerintah sekalipun PRIMA tidak punya nama, tetapi kami berkeyakinan kedaulatan (NKRI) penting bagi PRIMA,” sebut R Gautama.
Baca juga: PRIMA gelar rapimnas pertama bersiap verifikasi Pemilu 2024
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2021
Tags: