Ramallah, Tepi Barat (ANTARA News/Reuters/Xinhua-OANA) - Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengisyaratkan pada Kamis bahwa perundingan perdamaian dengan Israel masih akan mungkin selama jangka waktu baru pemerintah sementara yang dibentuk sebagai bagian dari kesepakatan persatuan dengan Hamas.

Abbas mengatakan, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang dia pimpin dan yang bukan milik Hamas, masih akan bertanggung jawab untuk "menangani politik dan perundingan-perundingan".

Dia berbicara untuk pertama kalinya sejak kesepakatan persatuan itu diperkenalkan di Kairo pada Rabu.

Seorang pemimpin senior Hamas mengatakan, perundingan tidak akan menjadi bagian dari program pemerintah baru yang akan dibentuk sebagai bagian dari perjanjian.

Israel menolak setiap pembicaraan dengan Hamas, yang anggaran dasarnya menyerukan penghancuran negara Yahudi tersebut.

Kelompok Palestina yang bersaing Fatah dan Hamas Rabu menandatangani satu kesepakatan awal mengenai rekonsiliasi dalam pembicaraan di Kairo, yang akan meratakan jalan bagi pembentukan satu pemerintah sementara untuk mempersiapkan pemilihan umum.

Gerakan Palestina Fatah dan Hamas mencapai kesepakatan tentang semua masalah kontroversial termasuk pemilihan dan pembentukan pemerintah sementara, kata kantor berita negara Mesir, MENA, mengutip para pejabat senior negara itu.

"Kami telah sepakat untuk membentuk sebuah pemerintahan yang terdiri dari tokoh-tokoh independen yang akan mulai mempersiapkan pemilihan presiden dan parlemen," kata Ketua kelompok Fatah di parlemen, Azzam al-Ahmed, dan menambahkan bahwa pemilihan akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun.

Pemerintah sementara akan bertanggung jawab untuk masalah internal, serta komite interim fraksi Palestina akan menangani urusan luar negeri, kata pemimpin Hamas Mahmoud al-Zahar kepada Nil TV.

"Ini adalah saat yang tepat untuk mendapatkan buah dari negosiasi dan mencapai kesepakatan antara Fatah dan Hamas," kata Moussa Abou Marzouq, wakil ketua biro politik Hamas, dalam konferensi pers bersama wakil-wakil kedua pihak.

"Kami telah menangani semua pernyataan kontroversial mengenai usulan Mesir, seperti tanggal pemilihan umum dan panitia pemilihan, membentuk pemerintah independen, dan kelanjutan dari kerja dewan legislatif," tambah Marzouq.

Satu sumber mengatakan kepada Xinhua bahwa Mesir akan mengundang Otoritas Nasional Palestina (PNA), Presiden Mahmoud Abbas, pemimpin Hamas Khaled Mashaal dan faksi-faksi Palestina lainnya ke Kairo dalam tempo sepekan untuk menandatangani perjanjian akhir yang bertujuan mengakhiri perpecahan politik antara Jalur Gaza yang dikuasai Hamas dan Tepi Barat yang dikuasai oleh Fatah yang memimpin PNA.(*)

(Uu.H-AK/B002)