Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menyiapkan 15 persen dari portofolio Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan untuk membeli divestasi tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara.

"Total yang mau dibiayai, kalau mau diperkirakan kira-kira cuma 15 persen dari total portofolio PIP," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Rabu.

Ia memastikan belum ada harga yang ditawarkan pemerintah untuk divestasi ini, namun ada harga penawaran yang ditetapkan dengan memperhitungkan pemotongan dividen tahun buku 2010 sebesar 271 juta dolar AS.

"Itu belum bisa disampaikan, nanti kalau sudah selesai administratifnya baru bisa," ujarnya,

Menurut Menkeu, administrasi divestasi ini masih dalam proses dan belum dapat dilangsungkan karena dokumen yang ada masih bersifat "legal opinion clear".

"Kalau dokumen masih dalam proses untuk mempunyai legal `opinion free and clear` kita tidak bisa menyelesaikan administratifnya. Kalau kesepakatan sudah ada, PT PIP masuk, PT PIP tidak akan meminjam atau kerja sama dengan swasta," ujarnya.

Ia memastikan bahwa divestasi Newmont ini benar-benar membawa manfaat untuk kepentingan nasional untuk tata kelola perusahaan yang baik.

"Kalau PIP masuk ke dalam Newmont, itu betul-betul dipastikan untuk menjaga `national interest`. Saya khawatir kalau ditangkap salah. Yang paling utama kita bersama pemegang saham nasional akan berusaha bersama untuk kepentingan nasional atas Newmont itu. Dan kita juga akan mengarahkan semua kegiatan yang bisa terbaik bagi nasional," ujarnya.

Sementara Kepala PIP Soritaon Siregar membenarkan apabila dana yang digunakan untuk divestasi adalah 15 persen dari kas PIP namun belum jelas berapa besar portofolio PIP saat ini.

Ia membenarkan apabila pemerintah menginginkan adanya posisi dewan komisaris untuk perusahaan tambang yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat ini.

"Sekarang mungkin satu, tapi setelah Rapat Umum Pemegang Saham bisa bertambah," ujarnya.

Ia melanjutkan, pemerintah pusat dan PIP telah melakukan pembicaraan dengan pemerintah daerah (pemda) NTB.

Menurut dia, pemda telah menerima keputusan pemerintah pusat untuk membeli saham tersebut. "Sudah ketemu, tidak ada yang marah-marah," ujarnya.(*)
(T.S034/R010)