Jakarta (ANTARA News) - Pemikiran dan konsep ekonomi mantan Menteri Keuangan Mr. Sjafruddin Prawiranegara dinilai sejumlah kalangan masih sangat relevan dan dapat diaplikasikan dalam mengembangkan ekonomi nasional.

"Meskipun semasa menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Natsir dianggap kontroversi karena menolak pemberian fasilitas istimewa kepada pengusaha pribumi, namun pak Sjaf... (Mr Sjaruddin Prawiranegara) adalah sosok pejabat negara yang bertanggungjawab dan memiliki pemikiran jangkan panjang dalam meletakkan dasar-dasar ekonomi kerakyatan," kata mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat menjadi pembicara kunci pada seminar "Membedah Pemikiran dan Langkah Ekonomi Mr. Sjafruddin Prawiranegara" di Jakarta, Rabu.

Hadir juga sebagai pembicara pada seminar yang digagas Panitia Satu Abad Mr. Sjafruddin Prawiranegara 1911-2011 dan PPM ini, mantan Gubernur Bank Indonesia Dr Arifin Siregar, mantan Dirjen Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI Prof Dr Gunawan Sumodiningrat dan tokoh politik AM Fatwa.

Menurut JK, Sjafruddin merupakan tokoh yang berani mengambil risiko namun tetap memiliki pandangan yang berpihak kepada rakyat.

"Banyak keteladanan diwariskan, seperti misalnya tidak memberi perlakuan istimewa kepada pengusaha pribumi, karena baginya "memanjakan" pengusaha pribumi sangat tidak mendidik, dan membuat mereka rapuh," katanya.

Pengurus Yayasan PPM J Riberu mengatakan, penyelenggaraan seminar "Satu Abad Mr Sjarifuddin Prawiranegara" ini untuk mengangkat kembali pemikiran dan langkah ekonomi di masa lalu yang dapat dijadikan renungan di masa kini untuk menatap masa depan Indonesia.

"Mr Sjarifuddin merupakan salah satu pendiri PPM dan sekaligus peletak dasar-dasar pendidikan manajemen di Indonesia," ujar Riberu.

Sementara itu AM Fatwa yang juga Ketua Umum Satu Abad Mr. Sjarifuddin Prawiranegara, menuturkan pemikiran Sjarifuddin di bidang ekonomi kerakyatan juga menjadi basis kebijakan ekonomi pada zaman Orde Baru.

Pemerintah Orde Baru mengambil pemikiran Muhammad Hatta di bidang koperasi. Pembangunan pertanian, penarikan modal asing, dan keseimbangan anggaran belanja negara dari pemikiran Sjarifuddin, sedangkan kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah, pengembangan wiraswasta pribumi dan pemakaian kredit/utang luar negeri dari Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo.

"Sjarifuddin berseberangan dengan Soemitro, namun pikiran ketiga tokoh itu saling melengkapi dan kesemuanya diambil oleh arsitek pembangunan ekonomi Orde Baru," ujar Hatta.

Mr Sjarifuddin Prawiranegara semasa hidupnya merupakan tokoh politik sekaligus menjadi arsitek ekonomi Indonesia.

Lahir di Banten, Jawa Barat pada 28 Februari 1911, Sjarifuddin menamatkan sekolah MULO di Madiun (1928) dan Sekolah Tinggi Hukum (Rechtshogeschool) Jakarta (1939).

Biodata tokoh berdarah campuran Banten dan Minang ini yaitu Petugas Depkeu Belanda (1940-1942), Pegawai Depkeu Jepang (1942-1945), Anggota BP KNIP (1945), Wakil Menteri Keuangan RI (1946), Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada 1948, Wakil Perdana Menteri RI (1949), Menteri Keuangan (1949-1950), Gubernur Bank Sentral (1951).

Di bidang politik Sjarifuddin dikenal "mengambilalih" kepemimpinan Republik saat dwitunggal oleh Belanda pada tahun 1948 dan mendirikan pemerintahan darurat di dalam hutan di Sumatera Barat.

Di bidang ekonomi saat menjadi Menteri Keuangan, pada Maret tahun 1950 ia melakukan kebijakan pengguntingan uang dengan julukan "Gunting Sjafruddin" sehingga nilai uang tinggal separoh.
(R017)