Jakarta (ANTARA News) - Ketua Fraksi Partai Demokrat Mohammad Jafar Hafsah mengatakan, keinginan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum terakomodir dalam kontrak koalisi sehingga hingga kini belum menandatangani kontrak tersebut.

"PKS butuh penyesuaian terhadap kontrak koalisi. Belum ditandatanganinya kontrak koalisi oleh PKS karena merasa belum terakomodirnya keinginan PKS," kata Jafar Hafsah di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Ia menyebutkan, kalau keinginan PKS sudah terakomodir, maka dengan cepat akan ditandatangani.

"Surat yang dikirimkan PKS kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berisi masukan dan saran-saran membuktikan bahwa PKS belum terakomodir sama sekali," kata dia.

Namun ia yakin, dalam waktu singkat, PKS akan segera menandatangani kontrak koalisi.

"Ini kan hanya proses saja. Barangkali ada usulan PKS sehingga bisa diakomodir. Saya yakin dalam waktu singkat, PKS akan tanda tangani kontrak tersebut," kata. Jafar.

Sebelumnya, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menyatakan, PKS belum menandatangani kontrak koalisi. PKS hanya mengirim surat kepada Presiden SBY yang intinya memberikan saran-saran agar bisa memperkuat koalisi ke depan.

"Kita belum tandatangani kontrak koalisi," kata Luthfi.

Dalam poin enam kontrak koalisi yang baru, disebutkan, Presiden dengan menggunakan hak prerogratifnya dapat mengurangi jumlah menteri-menteri dari partai koalisi bila partai koalisi melanggar kesepakatan.
(zul)