Surabaya (ANTARA) - Pemerintah provinsi beserta 38 pemerintah daerah se-Jawa Timur menyatakan kesiapannya mendukung program Kementerian Dalam Negeri merealisasikan "ASEAN Smart Cities Network" (ASCN).

"Kami mengucapkan selamat kepada Kemendagri yang telah ditunjuk menjadi 'National Representative ASCN'. Saya dan bupati/wali kota se-Jatim akan menjadi bagian menyukseskan program itu," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat mendampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Surabaya, Rabu.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut menyatakan pembuatan ekosistem yang menunjang kesejahteraan masyarakat, seperti green economy, green infrastructure, dan green financial harus terus dilakukan.

Hal ini, kata dia, agar nantinya proses perubahan lebih baik bisa dilakukan secara cerdas dan terintegrasi.

"Format yang terus memberikan kesempatan untuk melakukan update dari hari ke hari dan upgrade dari hari ke harinya," ucap mantan menteri sosial tersebut.

Baca juga: Tiga kota Indonesia masuk jaringan kota pintar

Menurut Khofifah, banyak masyarakat yang saat ini telah beradaptasi dengan sistem atau informasi teknologi yang telah diterapkan oleh pemerintah.

"Semisal, retribusi pasar di Jatim sudah sangat banyak yang menggunakan QRIS. Ini juga menjadi arti bahwa proses keterpaduan untuk membangun kota cerdas sudah pada jalan yang tepat atau on the right track," kata dia.

Gubernur Khofifah juga menjelaskan bahwa menjelang Presidensi G20 tahun 2022 sudah selaras dengan salah satu isunya, yakni pembangunan smart city.

"Ini merupakan acara yang akan mendukung dan memberikan pemahaman lebih jauh terkait penerapan kota cerdas yang terintregasi sesuai salah satu isu Presidensi G20 mendatang," tuturnya.

Di sisi lain, kehadiran Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian di Surabaya untuk memotivasi lahirnya kota-kota cerdas di Indonesia melalui Integrated Technology Event (ITE) atau pameran teknologi terintegrasi yang digelar hybrid di pada 1-2 Desember 2021.

Menurut Tito, kota-kota cerdas sudah berkembang di dunia dan Pemerintah Pusat sedang mengupayakan dengan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi komunikasi.