Sumbawa Barat, NTB (ANTARA News) - Bupati Sumbawa Barat KH Zulkifli
Muhadli mengatakan pemerintah daerah memiliki banyak alasan untuk
menutup sementara operasi tambang Newmont Nusa Tenggara jika pemerintah
pusat tidak mengakomodasi keinginan daerah membeli tujuh persen saham
divestasi 2010.
"Sesuai kewenangan bupati yang diatur
Undang-Undang No. 4/2007, bahwa penutupan operasi tambang bisa
dilakukan jika masyarakat sebagai penerima dampak langsung tambang
menyatakan keberatan dan dirugikan," kata Zulkifli saat berbicara dalam
rapat kerja terbuka di gedung DPRD, Senin, yang dihadiri anggota dewan
dan ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat setempat.
"Ada banyak surat dan tuntutan masyarakat Sumbawa Barat sebagai pihak
yang bersentuhan langsung menyatakan keberatan dan memprotes tidak
adilnya keuntungan bagi rakyat dibandingkan apa yang dikeruk Newmont
selama ini," katanya.
Rencana penutupan tambang Newmont sesuai SK Bupati No. 148 A/2011 masih
akan diperpanjang. Bupati dan DPRD bersepakat menandatangani pernyataan
sikap untuk terus menuntut kepemilikan saham, serta pemberlakukan Perda
Nomor 1/2010 tentang Komisi Pertambangan yang ditolak Newmont.
Bupati Zulkifli Muhadli mengatakan dirinya juga menerima laporan bahwa
program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social
responsibility atau CSR) Newmont ada yang dihentikan sepihak.
"DPRD mendesak bupati untuk memaksa PTNNT menghentikan operasi
perusahaan itu jika selama beroperasi tidak melaksanakan kewajiban
utamanya," katanya.
Bupati juga melaporkan banyak kewajiban keuangan Newmont kepada daerah
tidak dibayar selama ini. Misalnya pajak penerangan jalan, dua persen
dari keuntungan penjualan harga emas termasuk ada hak daerah menerima
pembayaran dari setiap limbah tambang atau tailing yang dibuang setiap
empat mil dari garis pantai Sumbawa Barat.
"Perjuangan KSB merebut saham itu kini sudah sampai Cikeas. Menteri
Keuangan mengajukan syarat baru yang kemungkinan berat dipenuhi
Newmont, utamanya terkait negosiasi ulang harga saham. Yang pasti
keinginan pusat membeli saham Newmont belum final," kata Zulkifli.
Ia menegaskan Sumbawa Barat dirugikan sedikitnya Rp110 trilliun selama
sepuluh tahun Newmont beroperasi. Menurut Zulkifli, ada banyak hak
daerah yang tidak diakomodasi Newmont termasuk di antaranya kewajiban
pajak lainnya dan komisi pertambangan.
"Saya sudah konsultasikan ke Kemdagri dan Kementerian ESDM, tidak ada
yang salah dengan pemberlakukan Perda Komisi Pertambangan termasuk SK
penutupan sementara tambang Newmont," katanya.
Kebijakan itu bisa dilakukan berdasarkan undang-undang sesuai
kewenangan kepala daerah sebagai pemimpin daerah otonom. "Perda itu
saya nyatakan masih tetap berlaku. Jika Newmont tidak mengindahkan
produk undang-undang, maka dia (Newmont) akan berhadapan dengan hukum,"
katanya.
Selama ini PTNNT selalu berpatokan terhadap kontrak karya (KK), padahal
sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4/2009 tentang Minerba, wajib
bagi PTNNT menyesuaikan seluruh kebijakan KK sesuai peraturan
pemerintah yang berlaku.
Ketua DPRD KSB HM Syafi?I memastikan mandat untuk merebut saham dan isi
tiga tuntutan rakyat (revisi KK, pembelian saham tujuh persen dan Perda
No. 1/2010) masih tetap belaku.
"DPRD secara kelembagaan mendesak agar Bupati KSB selaku kepala daerah
menjalankan tiga tuntutan rakyat hingga tuntas," katanya saat
membacakan kesimpulan rapat kerja tersebut.
Manager Public Relations PTNNT H Kasan Mulyono menanggapi berbagai
langkah yang akan dilakukan Pemkab Sumbawa Barat tersebut menyesalkan
semua upaya yang mengganggu kegiatan operasi tambang karena ini hanya
akan merugikan semua pihak.
"Kami menyesalkan semua upaya yang mengganggu kegiatan operasi PTNNT.
Upaya tersebut hanya akan merugikan semua pihak termasuk karyawan,
pemerintah, masyarakat dan perusahaan," katanya. (M025/E005/K004)
Bupati: Banyak Alasan Tutup Sementara Newmont
26 April 2011 00:57 WIB
Newmont Nusa Tenggara. (nnt.co.id)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
Tags: