Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah kembali memberi perhatian terhadap penanganan luapan Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, dengan membahasnya dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dalam pengantarnya sebelum rapat, Presiden mengatakan pemerintah harus memikirkan penyelesaian luapan lumpur di Sidoarjo secara jangka menengah dan jangka panjang.

Wilayah yang terkena luapan lumpur itu, menurut Presiden, seharusnya dapat diberdayakan untuk kegiatan seperti wisata lokal, penelitian, atau pun aktivitas lainnya.

"Pekerjaan lain yang juga kita lakukan sesungguhnya adalah mengembangkan sebetulnya wilayah itu yang terkena dampak dari luapan lumpur Sidoarjo itu, sehingga bisa digunakan untuk kepentingan lainnya," ujarnya.

Selama ini, menurut Presiden, pemerintah dalam menangani luapan lumpur di Sidoarjo melalui Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) telah menempuh beberapa kebijakan guna mengatasi luapan lumpur, sekaligus mencegah terjadinya luapan lumpur baru yang pasti memberikan dampak negatif kepada masyarakat sekitar.

Selain itu, pemerintah juga telah mengusahakan ganti rugi dan kewajiban finansial lain kepada warga Sidoarjo yang menjadi korban luapan lumpur melalui mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas.

"Ketiga, adalah memastikan bahwa infrastruktur di sekitar daerah luapan lumpur itu bisa berfungsi kembali, sehingga tidak menggangu kegiatan ekonomi lokal, Sidoarjo khususnya, dan Jawa Timur pada umumnya," tutur Presiden.

Presiden pun menegaskan dalam pengantarnya bahwa penanganan luapan lumpur di Sidoarjo tidak boleh merugikan masyarakat.
(D013/C004)