Jakarta (ANTARA) - Anggota DPD RI Filep Wamafma meminta TNI dan Polri melakukan evaluasi internal terkait sering terjadinya bentrok antara anggota kedua institusi tersebut.

"Sudah menjadi rahasia umum kalau TNI dan Polri seringkali bentrok dalam tugas, karena berulangnya kejadian ini semestinya ditelaah lebih jauh latar belakangnya. Bukan karena masalahnya sepele, tetapi karena berulang, lihat saja data berapa banyak konflik TNI-Polri dalam setahun," kata Filep saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Hal itu dikatakan Filep terkait insiden bentrokan antara personel TNI yang tergabung dalam Satgas Nanggala Kopassus dan Satgas Amole Brimob Polri di Mimika pada Sabtu (27/11).

Senator asal Papua Barat itu menilai konflik berulang yang terjadi antara TNI-Polri tidak dapat dianggap remeh karena akar masalah yang terjadi disebabkan adanya konflik tertutup antara TNI-Polri yaitu adanya prasangka, persepsi dan identitas sosial yang berbeda.

Baca juga: Kapuspen TNI sebut oknum TNI yang terlibat bentrok diproses hukum

Filep meyakini salah satu penyebabnya ialah kecemburuan, masalah hierarki, dan dikotomi pekerjaan yang tumpang tindih di antara kedua institusi itu sehingga memudahkan terjadinya konflik.

“Kedua institusi ini tugasnya menjaga marwah negara. Jangan sampai isu-isu yang beredar terkait bentrokan, dipertontonkan lagi, misalnya ada pimpinan yang kurang peduli, kecemburuan terkait kesejahteraan antarinstitusi, atau lainnya," ujarnya.

Dia menilai agar masalah tidak berlarut-larut dan cenderung menciptakan dendam, maka disarankan harus ada evaluasi total terkait sinergitas kedua institusi di tingkat pusat maupun daerah.

Baca juga: Anggota DPR sesalkan bentrok TNI-Polisi di Papua

Menurut dia, sinergitas itu menjadi kunci agar setiap institusi menghilangkan ego sektoralnya, karena apabila memang ulah oknum tertentu, maka harus diproses hukum secara tegas.

“Kita berharap TNI-Polri sudah selayaknya bersikap lebih arif di lapangan. Kalau rakyat jadi korban dari kejadian seperti ini, urusannya bukan lagi antarinstitusi, melainkan negara dan rakyat, itu yang tidak kita inginkan," ujarnya.

Dia berharap Kapolri dan Panglima TNI benar-benar memahami situasi tersebut, apalagi bentrok di wilayah konflik di Papua berdampak terhadap ketidaknyamanan warga sipil.

Baca juga: Panglima TNI: Oknum TNI terlibat bentrok dengan Polri diproses hukum