Surabaya (ANTARA) - Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana mengimbau seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tak berhenti mengikuti pembinaan mulai diterima hingga memasuki masa pensiun.

"Pembinaan jangan hanya berhenti setelah pelatihan dasar, tapi terus sampai pensiun demi menjaga marwah ASN," ujarnya ditemui usai pemaparan di hadapan ratusan calon pegawai negeri sipil di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Sabtu.

Bima Haria juga meminta para ASN memiliki karakter sebagai motivasi sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya meski hal tersebut dinilainya tak mudah.

Para ASN, kata dia, harus selalu memotivasi diri agar bisa menyelami jiwa sebagai seorang aparatur karena tugasnya melayani dan menjaga kepentingan publik.

"Termasuk menjaga mandat publik dan menjaga kepentingan negara," kata pencetus sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam pendaftaran dan seleksi CPNS tersebut.

Sementara itu, Kepala BPSDM Jatim Aries Agung Paewai berterima kasih kepada Kepala BKN yang bersedia memberikan paparan kepada ratusan CPNS.

Menurut dia, apa yang disampaikan Kepala BKN Bima Haria menjadi motivasi kepada para CPNS yang rata-rata memiliki usia milenial dan kompetensi luar biasa.

"Kalau tidak diolah dengan pemikiran dari praktisi maupun senior berpengalaman, tentunya mereka tak akan mendapat pencerahan tentang bagaimana bekerja sebagai ASN sekaligus cara melayani masyarakat dengan baik," kata dia.

Di Jatim, lanjut Aries Agung, komitmen Gubernur Khofifah Indar Parawansa terhadap pengembangan kompetensi ASN sudah sangat luar biasa karena diimbangi pelatihan, pembinaan dan pembentukan karakter.

"Mulai dari usia dini sebagai seorang CPNS sampai berkarir tentu mempunyai karakter sendiri. Kalau tidak dibina sejak sekarang maka jadi ASN yang biasa saja. ASN, khususnya di Jatim harus memiliki inovasi, kreativitas, dan profesional dalam melayani masyarakat," katanya.

Baca juga: 500.000 PNS pensiun dalam lima tahun

Baca juga: Ombudsman minta 75 pegawai KPK tidak lolos TWK dialihkan menjadi ASN

Baca juga: BKN: Diperlukan ASN yang antisipatif dan berpikir ke depan

Baca juga: Disiplin ASN Papua Barat jadi catatan khusus BKN RI