Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa pukul 11.00 WIB dijadwalkan menutup rapat kerja pemerintah dengan dunia usaha di Istana Bogor yang membahas rencana induk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia.

Rapat kerja yang dihadiri juga oleh Wakil Presiden Boediono, semua menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pejabat eselon I kementerian, serta para kepala daerah dan pelaku usaha itu telah digelar sejak Senin 18 April 2011.

Pada hari pertama rapat kerja, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan target investasi pada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sekitar 200 miliar dolar AS.

Dari jumlah tersebut, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyatakan komitmennya untuk memenuhi target investasi senilai 100 miliar dolar AS.

Menteri BUMN Mustafa Abubakar menyatakan, 26 BUMN besar akan dilibatkan dalam pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Ke-26 BUMN besar yang akan terlibat dalam program itu adalah PT Pertamina, PT PLN, PT Telkom, Bank BRI, Bank Mandiri, PT Pusri, Bank BNI, Bulog, dan PGN.

Kemudian Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel, PT Semen Gresik, PT Jamsostek, PT Taspen, PT Antam, PT Timah, PT Bukit Asam, PT Askes, BTN, PT Perusahaan Pengelola Aset, PT Wijaya Karya, PT Adhi Karya, PTPN III, PTPN IV, Pegadaian, dan PT Kereta Api Indonesia.

Sedangkan sisa target investasi sebesar 100 miliar dolar AS diharapkan oleh pemerintah dapat dipenuhi oleh para pelaku dunia usaha yang berasal dari swasta dalam negeri maupun luar negeri.

Dari rapat kerja pemerintah dengan dunia usaha yang berlangsung selama dua hari di Istana Bogor, diharapkan dapat diketahui jumlah komitmen usaha yang dapat dipenuhi oleh sektor swasta Indonesia dalam MP3EI yang direncanakan hingga 2025.

MP3EI yang dirumuskan dengan mengintegrasikan seluruh kebijakan dan pemikiran berkembang di masyarakat itu diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 6,6 juta orang.

Dalam rapat di Istana Bogor, pemerintah fokus pada rencana induk koridor ekonomi Indonesia dan pengembangan kebijakan penguatan konektivitas nasional.

Selain itu, juga dibahas sejumlah studi sektoral, antara lain kebijakan industri nasional, pengembangan komoditas unggulan di sektor pertanian dan pertambangan.

Kemudian, juga dibahas kebijakan pengembangan energi, serta konsep rencana umum penanaman modal. (D013/K004)