Cirebon (ANTARA) - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mendata terdapat lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat yang masuk data sebagai penerima bantuan sosial (bansos).

"Ada lima anggota DPRD yang masuk DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial)," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Iis Krisnandar di Cirebon, Kamis.

Iis mengatakan lima anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang masuk DTKS, setelah dilakukan konfirmasi mereka tidak menerima bansos pada masa pandemi COVID-19.

Masuknya lima anggota DPRD itu, kata Iis, dikarenakan berbagai faktor, di antaranya yaitu kesalahan saat melakukan memasukkan data, baik ditingkat desa maupun kabupaten.

Ia memastikan telah melakukan verifikasi terhadap kelima anggota dewan yang namanya masuk sebagai penerima bansos.

"Kami melakukan verifikasi ke desa di mana kelima anggota DPRD tinggal, dan setelah dilakukan konfirmasi mereka menyatakan bantuan tidak diterima," katanya.

Selain lima anggota DPRD, DTKS di Kabupaten Cirebon juga mendata terdapat 2.000-an aparatur sipil negara (ASN) masuk dalam DTKS.

Untuk itu, pihaknya sedang berkoordinasi dengan instansi dan desa di mana para ASN penerima bansos itu berada.

"Kalau memang ASN menerima bantuan, maka sebaiknya dikembalikan lagi, karena bukan hak mereka," demikian Iis Krisnandar.

Baca juga: Komisi VIII-Kemensos: Tak boleh ada lagi PNS-DPRD terima bansos

Baca juga: Kejagung limpahkan kasus Bansos Cirebon ke pengadilan

Baca juga: BPK soroti kinerja pengelolaan utang, data bansos, dan program pensiun

Baca juga: Wakil ketua MPR prihatin puluhan ribu PNS jadi penerima bansos