Jakarta (ANTARA) - Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Nuri Resti Chayyani menyarankan pemerintah untuk mempercepat belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), terutama untuk sektor kesehatan, pariwisata, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna mengurangi ketimpangan.

"Ketimpangan selalu ada setiap tahun, namun yang kita usahakan bagaimana cara mengecilkan agar tidak terlalu senjang. Dengan ada PEN, kesenjangan kita pada Maret 2021 sebesar 0,384 atau hanya turun 0,001 dari September 2020," kata Nuri dalam Rilis Indonesia 2021 yang dipantau di Jakarta, Kamis.

Pada September 2020, setelah melalui pandemi COVID-19, BPS mencatat tingkat Ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia naik 0,004 poin dari 0,381 pada Maret 2020 menjadi 0,385. Artinya, ketimpangan pengeluaran penduduk semakin meningkat di tengah COVID-19.

Pemerintah pun menggelontorkan dana PEN yang diharapkan dapat menjaga agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terkoreksi terlalu dalam. Selain itu, dana PEN juga diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin yang terdampak COVID-19.

"Data terakhir 19 November 2021 menunjukkan bahwa dari 5 klaster program PEN, klaster yang paling banyak menyerap anggaran ialah insentif usaha, karena pagunya sedikit," katanya.

Pagu PEN untuk insentif usaha tercatat sebesar Rp62,83 triliun dimana sampai 19 November 2021 realisasinya mencapai Rp62,42 triliun atau 99,4 persen dari target.

Sementara itu, klaster yang paling sedikit menyerap dana PEN ialah UMKM dan korporasi sebesar Rp81,83 triliun atau 50,4 persen dari pagu Rp162,40 triliun.

Klaster kesehatan, perlindungan sosial, dan program prioritas lain masing-masing baru menyerap Rp135,53 triliun atau 63,0 persen dari pagu Rp140,50 triliun atau 75,3 persen dari pagu, dan Rp75,44 triliun atau 64,0 persen dari pagu.

Karena itu, Nuri meminta kepada pemerintah agar mempercepat penyalurannya. Ia juga meminta Kementerian Keuangan menyelaraskan dan membuat penajaman target penyaluran bantuan pemerintah pusat ke daerah.

"Bank Indonesia juga perlu memaksimalkan dan mengkaji ulang kebijakan relaksasi kredit kepada bank umum agar pelaku UMKM dan masyarakat dapat dengan mudah mengajukan kredit tanpa birokrasi dan administrasi berbelit," ucapnya.