Surabaya (ANTARA) - Pimpinan DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota (pemkot) setempat mencairkan tunjangan perbaikan penghasilan guru swasta senilai Rp1 juta per bulan yang sempat macet sejak September lalu.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Kamis, mengatakan, dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional (HGN) pada 25 November ini, pihaknya mengingatkan kembali terkait dengan kebijakan pemkot untuk senantiasa memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru.

"Beberapa tahun lalu terdapat kebijakan terkait perbaikan penghasilan bagi guru swasta. Kami selalu ingatkan meski pandemi COVID-19, anggaran pendidikan harus terus jalan, utamanya jika itu terkait siswa dan guru," katanya.

Menurut dia semestinya guru swasta yang belum mendapat tunjangan sertifikasi dan dengan kriteria tertentu memperoleh bantuan tunjangan perbaikan penghasilan dari APBD Surabaya.

"Namun tunjangan itu macet beberapa bulan, tolong perhatikan kesejahteraan guru ini," katanya.

Reni mengatakan, nominal tunjangan yang diterima guru swasta senilai Rp1 juta per bulan di samping itu juga terdapat tunjangan fungsional guru sebesar Rp300 ribu.

"Kami berharap tunjangan perbaikan penghasilan kembali dicairkan sebab bagaimanapun juga, tambahan dari APBD untuk guru swasta ini sangat membantu," katanya.

Apalagi hingga saat ini, lanjut dia, masih banyak penghasilan guru utamanya di sekolah swasta yang jauh di bawah upah minimum kota (UMK) sehingga harus menjadi perhatian di momen HGN 2021.

Ia menilai Pemkot Surabaya perlu menyiapkan upaya dan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, lebih khusus guru-guru swasta. Tunjangan perbaikan penghasilan Rp1 juta pun sebenarnya belum sampai menjamin penghasilan guru minimal UMK, apalagi jika selama ini tidak dicairkan.

"Perlu disiapkan kebijakan Pemkot agar bagaimana kemudian penghasilan guru ini sampai di bawah UMK harus ada upaya solutif agar nasib guru di Kota Surabaya semakin sejahtera baik guru negeri maupun guru swasta," demikian Reni Astuti.

Baca juga: Ratusan guru dan perwakilan SMP swasta demo di Balai Kota Surabaya

Baca juga: Komisi X DPR minta pemerintah juga perhatikan guru swasta honorer

Baca juga: Dana hibah guru honorer DKI disepakati naik 10 persen pada 2022

Baca juga: Pimpinan DPRD: Perhatikan nasib anak yatim Surabaya terdampak pandemi