Surabaya (ANTARA) - Sebanyak 3.200 personel Polri, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja disiagakan untuk mengawal demo buruh di wilayah Provinsi Jawa Timur pada Kamis.

“Personel gabungan bersiaga di pintu masuk Surabaya, kawasan Industri, pintu keluar tol, dan titik-titik kumpul massa aksi dalam rangka pengawalan dan pengamanan, agar (demo) berjalan aman, tertib, dan lancar," kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Timur Kombes Pol Gatot Repli Handoko di Surabaya.

Menurut dia, petugas kepolisian juga akan melakukan rekayasa lalu lintas agar demonstrasi buruh tidak sampai mengganggu aktivitas warga.

Ia mengimbau warga Surabaya untuk sementara menghindari kawasan Jalan Gubernur Suryo di depan Gedung Negara Grahadi karena petugas akan menutup bagian jalan di lokasi demonstrasi tersebut.

Gatot juga mengemukakan bahwa ada tim khusus yang diturunkan untuk memantau demonstrasi.

”Kami menyiapkan tim khusus yang memantau kelompok-kelompok di luar buruh yang akan berdemo. Nantinya akan dipisahkan dengan melakukan koordinasi korlapnya," katanya.

Selain itu, ia mengatakan, petugas akan diturunkan untuk mengamankan objek-obyek vital serta melakukan patroli ke kawasan perusahaan.

Gatot mengimbau para demonstran berunjuk rasa secara tertib dan tidak melakukan aksi-aksi yang dapat merugikan masyarakat.

Pada Minggu (21/11), Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar Rp1.891.567 atau naik Rp22.790 dari Rp1.868.777 pada tahun 2021.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur Ahmad Fauzi menilai ketetapan UMP tersebut tidak adil.

“Ini preseden buruk bagi pekerja atau buruh, sebab kenaikannya hanya Rp22.790," katanya.

Serikat buruh memutuskan untuk berdemonstrasi guna memprotes kenaikan upah minimum tersebut.

Baca juga:
Gubernur Jatim ajak buruh-pengusaha kolaborasi bantu pemulihan ekonomi
Buruh demo, polisi tutup jalan menuju ke Istana Negara