Pertemuan itu membahas soal penanganan Papua dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
"Banyak hal tadi didiskusikan, tapi kami akan menyampaikan yang selama ini menjadi 'concern' kami, Kemenko Polhukam dan Mabes TNI, yakni dua hal saja," kata Mahfud usai pertemuan dengan Panglima TNI.
Pertama, lanjut dia, pendekatan baru tentang penanganan Papua.
Baca juga: Wapres minta Andika Perkasa pantau perkembangan Papua secara intensif
"Intinya itu pendekatan Papua itu adalah pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis," kata Mahfud dalam tayangan Youtube Kemenko Polhukam.
Artinya, lanjut dia, di Papua itu pendekatannya bukan senjata, tapi kesejahteraan. Komprehensif meliputi semua hal, sinergis mencakup semua lembaga terkait secara bersama-sama, bukan sendiri-sendiri.
Kedua adalah soal pelanggaran HAM berat yang melibatkan TNI. Salah satunya, adalah kasus Paniai yang terjadi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan baru diumumkan pada Juli lalu.
"Yang menyangkut TNI ini nanti bapak Panglima akan berkoordinasi dengan kita. Pokoknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Baik prosedurnya maupun pembuktiannya nanti akan dianalisis akan kita selesaikan, koordinasi Panglima, bersama Kemenko dan Kejaksaan Agung pastinya," kata Mahfud.
Andika berjanji akan menjelaskan secara lebih jelas saat ia berkunjung ke Papua nanti.
"Saya menggunakan dasar hukum yang memang sudah dikeluarkan pemerintah. Dan itu nanti secara detail akan saya jelaskan pada saat saya di Papua minggu depan," kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) ini.