Mamuju (ANTARA News) - Sekitar 10.264 desa yang berada di pesisir pantai Indonesia masih dalam kategori miskin dan butuh sentuhan pembangunan dari pemerintah.

Mentri Keluatan dan Perikanan, Fadel Muhammad di Mamuju, Jumat, mengatakan, sekitar 10.264 desa di pesisir pantai Indonesia masih dalam kategori miskin dan perlu mendapatkan bantuan pemerintah.

Ia mengatakan, desa yang masuk dalam kategori miskin tersebut berpenduduk sekitar 2,1 juta KK atau memiliki sekitar delapan juta jiwa penduduk, mereka adalah nelayan dan pembudidaya perikanan.

Oleh karena itu kata dia, pemerintah di tingkat pusat telah mencanangkan program pembangunan yang disebut pembangunan klester keempat atau disebut juga meningkatkan program kesejahteraan rakyat.

Ia mengatakan, program yang akan diperuntukkan bagi kesejahteraan nelayan tersebut akan mulai dicanangkan pada tahun 2012 mendatang.

Menurut dia, program tersebut akan dilaksanakan dengan memberdayakan nelayan dengan membantu nelayan misalnya membantu pemukimannya agar lebih memadai dari sebelumnya, membantu alat sarana dan prasarana tangkap dan pembudiyaan yang selama ini jelek agar lebih memadai dalam rangka meningkatkan produksi perikanan.

Fadel mengatakan, sebelumnya pemerintah di tingkat pusat telah menjalankan tiga klester pembangunan klester pertama adalah pembangunan untuk memprogramkan pemberian bantuan lansung kepada nelayan seperti bantuan lansung tunai dan sejenisnya.

Kemudian program pembangunan klester kedua adalah membuat masyarakat mandiri atas usahanya sementara pembangunan klester ketiga adalah membantu nelayan dengan memberikan bantuan modal melalui pihak perbankan.

"Sehingga pada program klester keempat ini akan dibentuk untuk lebih mengintervensi secara lebih khusus kepada nelayan, seperti membangun pemukiman dan pemberian bantuan yang menyentuh lansung kepada nelayan seperti pemberian sarana dan prasarana alat tangkap untuk mempermudah mereka menangkap ikan,"katanya.

Ia mengatakan, program itu akan mulai dilaksanakan sejak sekarang dan pada tanggal 28 april tahun 2011 ini, akan dimasukkan dalam rapat antara Pemerintah Pusat, dan gubernur dan bupati seluruh di Indonesia, dalam rangka menyusun koridor pembangunan ekonomi Indonesia di Jakarta.

"Program yang akan ditargetkan selesai hingga tiga tahun akan memakan anggaran yang besar karena anggaran yang diberikan betul-betul akan mempengaruhi kesejahteraan nelayan seperti memberikan mereka bantuan sarana dan prasarana alat tangkap," katanya. (MFH/Y006/K004)