Tangerang (ANTARA) - Komisi II DPR memberikan apresiasi upaya Pemkot Tangerang, Banten dalam percepatan pelayanan publik menggunakan sistem digitalisasi, seperti Avatar (Aplikasi Vaksinasi Kota Tangerang).

"Apa yang dilakukan sudah bagus dan patut dicontoh oleh daerah lain. Khusus terhadap Avatar yang digunakan oleh Pemkot Tangerang untuk mempercepat proses vaksinasi COVID-19. Jadi proses pendataan vaksinasi juga bisa lebih cepat," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang usai kunjungan kerja ke Pemkot Tangerang di Tangerang, Selasa.

Pemkot Tangerang menerapkan sistem digitalisasi dalam proses pendaftaran vaksinasi guna mempercepat pelaksanaan program itu sehingga warga, termasuk pelajar, hanya perlu melakukan "scan barcode" ketika mengikuti vaksinasi.

Vaksinasi per 11 November 2021 untuk dosis pertama telah mencapai 92,1 persen atau 1,3 juta orang, dosis kedua 67 persen atau 991.000 orang, sedangkan target vaksinasi di daerah itu 1.479.301 orang.

Baca juga: KPPOD: Optimalisasi digitalisasi PBJ jadi agenda krusial pemda

Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah menjelaskan tentang digitalisasi pelayanan kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang, termasuk bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemkot setempat.

"Secara garis besar pelayanan masyarakat baik yang sifatnya administrasi maupun permasalahan di lapangan telah dilakukan melalui aplikasi Tangerang Live, sedangkan bagi pegawai memanfaatkan aplikasi Simasn," katanya.

Ia menambahkan digitalisasi pelayanan dengan menggunakan berbagai aplikasi menjadi upaya Pemkot Tangerang dalam menghadirkan inovasi dengan tujuan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.

"Jadi semua bisa termonitor dan bisa dievaluasi oleh pemkot," katanya dalam acara yang dihadiri perwakilan Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika serta Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten Dedi Irsan.

Baca juga: Kemenperin fokus layanan jasa industri "go digital"
Baca juga: Warga pemilik surat ijo desak Junimart bantu selesaikan kasus tanah
Baca juga: Komisi II DPR segera bentuk panitia kerja awasi kecurangan CPNS