Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menganggarkan alokasi untuk Pemulihan Ekonomi COVID-19 dan infrastruktur dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok tahun anggaran 2022.

"Alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk program pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dalam RAPBD tahun 2022 sebesar Rp1,3 triliun lebih atau 15,35 persen," ujar Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Andi Sudirman Sulaiman saat rapat paripurna di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Senin.

Anggaran tersebut dari total belanja daerah. Sedangkan untuk program penciptaan dan penyerapan lapangan kerja dialokasikan sebesar Rp4,02 miliar lebih atau 0,04 persen dari total belanja daerah.

Selanjutnya, alokasi untuk infrastruktur sekitar Rp1,8 triliun lebih atau 70,99 persen dari jumlah Dana Alokasi Umu. (DAU) dan Dana Belanja Hibah (DBH) serta pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp20,16 miliar lebih atau 0,22 persen.

Andi Sudirman menjelaskan, pengendalian untuk meminimalkan potensi refocusing dan realokasi anggaran tentu mengakibatkan terjadinya perubahan pada Peratutan Kepala Daerah atau Perkada tentang penjabaran APBD atau perubahan parsial.

"Kita semua berharap agar tahun 2022 lebih terkendali pandemi khususnya di Sulsel dan Indonesia pada umumnya. Sebab, ketergantungan fiskal pemerintah provinsi terhadap dana transfer masih di atas 50 persen," katanya.

Baca juga: Sulsel miliki modal kuat percepat pemulihan ekonomi


Sehingga, dapat dikatakan bahwa kebijakan parsial tidak saja terkait kondisi internal pemerintah daerah akan tetapi yang lebih dominan adalah kondisi eksternal yakni kondisi perekonomian nasional.

Kedepan, proses refocusing dan realokasi, kata Sudirman, akan lebih sistematis dalam penyusunannya dalam artian bahwa hal-hal yang tidak sejalan dengan regulasi tentunya akan dikendalikan dengan baik, sehingga apa yang kita alami di tahun 2021 dan tahun sebelumnya tidak terjadi kembali.

Sebelumnya, RAPBD pokok 2022 diusulkan sebesar Rp9,2 triliun atau berkurang Rp1,6 triliun. Rencana belanja tersebut bersumber dari komponen belanja operasi Rp6,9 triliun. Yakni, berlanja pegawai Rp3,3 triliun, belanja hibah Rp1,4 triliun yang sebagian besar diperuntukkan dana belanja opersional sekolah, dan bantuan modal Rp1,6 triliun serta belanja tidak terduga Rp185 miliar.


Baca juga: Plt Gubernur Sulsel: Ekspor percepat upaya pemulihan ekonomi


Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Sulsel, Fachruddin Rangga mengemukakan, rencana anggaran Rp1,3 triliun lebih tersebut untuk pemulihan ekonomi meski tepat sasaran. Kendati masih akan dibahas pada tingkat komisi-komisi dan rapat lainya sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah APBD 2020.

"Ada tiga hal yang mesti diperhatikan dalam percepatan pemulihan ekonomi, seperti di bidang pertanian, perikanan dan Usaha Kecil Menengah Mikro atau UMKM. Meskipun nantinya anggaran itu akan dipecah-pecah pada bidang lainnya berkaitan pemulihan ekonomi kita di Sulsel," tuturnya menyarankan.

Baca juga: BI: Ekonomi Sulsel diprediksi tumbuh lebih tinggi pada 2021

Baca juga: Sulsel menyumbang 14,10 persen peningkatan ekspor nasional