Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berkomitmen untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan antardesa di Indonesia Timur.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin mengatakan, kementeriannya akan memperkuat data, status, dan kebutuhannya untuk kemudian dicarikan solusinya.

Ia menyampaikan, di kawasan Indonesia Timur infrastruktur jalan antardesa sangat terbatas.

Salah satunya di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, warga harus menempuh perjalanan berhari-hari untuk mencapai desa lain dengan berjalan kaki.

"Saya prihatin sekali itu kalau kita masih harus berjalan kaki empat hari, itu kan wajar kalau kita bilang belum merdeka," ujarnya saat menerima kunjungan Bupati Teluk Wondama, Hendrik S. Mambor di Jakarta hari ini (22/11).

Ia menambahkan, kasus seperti di desa-desa Kabupaten Teluk Wondama harus diselesaikan dengan konsep jelas dan sesuai kondisi objektif di lapangan.

"Kita harus berpikir kondisi objektif di lapangan. Makanya, kita harus punya formula khusus karena saya yakin ini (Teluk Wondama) contoh kecil saja. Pak Bupati, diperkuat data jalan antardesa," katanya.


Menurutnya, masih banyak infrastruktur jalan antardesa yang terbatas seperti di wilayah Indonesia Timur.
"Jadi kita harus punya formula khusus penanganannya bagaimana, jadi spesifiklah," kata Gus Halim, demikian ia biasa disapa.

Gus Halim menambahkan, Kemendes PDTT akan menyiapkan tolok ukur khusus untuk menyelesaikan persoalan ini, baik untuk membangun infrastruktur maupun menguatkan sumber daya manusia beserta pendanaan programnya.

"Entah DAK (dana alokasi khusus) atau apa. Termasuk dana desa, nanti disinergikan. Jadi percepatan daerah tertinggal bisa menjadi percepatan desa-desa khusus. Jadi, nanti kita punya fokus dan lokus yang tematik," ucapnya.

Sementara itu, Bupati Teluk Wondama, Papua Barat, Hendrik S. Mambor mengatakan, sampai saat ini akses jalan dari desa ke desa masih sangat sulit dan belum bisa ditembus dengan kendaraan.

Umumnya akses antardesa di sana hanya bisa ditempuh empat hingga tujuh hari dengan jalan kaki.

Dari total 75 desa di Kabupaten Teluk Wondama, disampaikan, setidaknya ada 40 desa yang masih belum memiliki infrastruktur jalan.

Menurutnya, jika persoalan infrastruktur jalan ini bisa teratasi, dampaknya sangat menguntungkan untuk prospek Teluk Wondama ke depan.

"Memang dari segi geografis kami butuh biaya yang tidak kecil, dana daerah tidak bisa mengatasi," katanya.