Jakarta (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta membantah pembentukan pasukan siber untuk tujuan politik.

Ketua Umum MUI DKI KH Munahar Muchtar mengatakan, MUI tidak berpolitik dan rencana pembentukan pasukan siber itu sebenarnya untuk melawan hoaks serta mengklarifikasi isu-isu yang tidak benar dan berpotensi menghadirkan perpecahan antarumat beragama.

"Saya kadang-kadang suka bingung, kami baru mau membentuk, baru rencana saja, kok pada ketakutan," ujar Munahar di Jakarta Islamic Center (JIC) Jakarta Utara, Senin.

"Padahal kami tidak ke sana (berpolitik) arahnya, sekali lagi, ini bukan dalam rangka sekadar mengangkat Pak Anies (Baswedan)," kata dia.

Munahar mengatakan, sebetulnya MUI DKI baru akan memproses pembentukan satu tim yang nantinya bertugas melawan hoaks tersebut di bawah Komisi Informasi dan Komunikasi (Infokom).

"Maka kami minta kepada (Komisi) Infokom MUI DKI Jakarta untuk membentuk timlah, karena mereka ahli dalam IT, bidangnya masing-masing," kata Munahar.

Baca juga: Wagub Riza tegaskan tak ingin berpolitik praktis terkait "cyber army"
Baca juga: Anggota DPRD ingatkan MUI DKI soal tupoksinya terkait "cyber army"

Ia menambahkan, tim ini dibentuk di bawah Komisi Infokom MUI DKI dalam rangka melawan hoaks serta isu yang tidak benar yang dapat meresahkan masyarakat dan memecah-belah anak bangsa.

Ketika hoaks muncul, MUI DKI bisa langsung menjelaskan kepada masyarakat bahwa isu yang mengemuka dan menimbulkan keresahan masyarakat sebenarnya tidak benar atau dalam kata lain memberi tabayun.

"Dalam bahasa Al-Quran-nya, tabayyun. Makanya, yang akan kami (MUI DKI) bentuk itu satu tim untuk mengklarifikasi setiap berita-berita yang timbul pada saat itu," kata Munahar.

Munahar juga membantah, pasukan siber MUI DKI dibentuk untuk mempopulerkan karir politik seseorang saja. Meskipun MUI DKI bermitra dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun kepentingan MUI DKI adalah untuk kemaslahatan masyarakat Provinsi DKI Jakarta.

"Kalau nanti ada tokoh-tokoh lain di Jakarta yang punya program bagus, punya kebijakan bagus untuk kemaslahatan warga Jakarta, kemajuan Jakarta ke depan, kenapa kami tidak mendukung? Jadi bukan karena satu tokoh saja, begitu," kata Munahar.