Yerusalem (ANTARA News) - Armada kapal bantuan yang akan berusaha menerobos blokade Gaza "harus dihentikan", kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kepada sekelompok utusan Eropa, Senin.

Dalam pernyataan pada acara makan siang bersama para ketua misi Uni Eropa di Yerusalem, Netanyahu mengatakan, penghentian armada kapal tujuan Gaza merupakan "kepentingan bersama" bagi Israel dan Eropa.

"Kami mengetahui ada upaya provokasi pada Mei, mungkin awal Juni, bagi armada kapal lain, bukan armada perdamaian namun provokasi, sebuah provokasi yang disengaja dalam upaya menyulut wilayah Timur Tengah ini," kata Netanyahu, seperti dilaporkan AFP.

"Saya rasa merupakan kepentingan bersama anda dan kami, dan saya rasa sesuatu yang harus... anda sampaikan kepada pemerintah anda, bahwa armada kapal ini harus dihentikan," lanjut pemimpin Israel tersebut.

Para aktivis dari 25 negara berencana berlayar dengan 15 kapal ke Gaza pada Mei untuk menandai peringatan tahun pertama penyerbuan terhadap armada kapal bantuan tujuan Gaza oleh pasukan komando Israel.

Sebelumnya bulan ini, Netanyahu mendesak Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon menghentikan kapal-kapal yang berusaha menerobos blokade Gaza.

Ia mengatakan, penyelenggara armada kapal itu mencakup unsur-unsur muslim garis keras yang bertujuan menciptakan provokasi dan menimbulkan kekacauan besar.

Israel memblokade Jalur Gaza pada Juni 2006 setelah gerilyawan menangkap Gilad Shalit dalam serangan lintas-batas mematikan dari wilayah itu, dan hingga kini prajurit Israel itu masih ditahan di wilayah tersebut.

Israel menjadi sorotan dunia setelah serangan mematikan terhadap armada kapal bantuan tujuan Gaza pada Mei 2010.

Laporan yang dikeluarkan Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 22 September menyebutkan, ada "bukti jelas untuk mendukung penuntutan" terhadap Israel karena pembunuhan dan penyiksaan yang disengaja dalam serangan Mei yang menewaskan sembilan aktivis Turki itu.

Israel menolak laporan itu dengan menyebutnya sebagai bias dan mendukung satu pihak dan menekankan bahwa mereka bertindak sesuai dengan hukum internasional.

Pasukan komando Israel menyerbu kapal-kapal dalam armada bantuan yang menuju Jalur Gaza pada 31 Mei 2010. Sembilan aktivis Turki pro-Palestina tewas dalam serangan di kapal Turki, Mavi Marmara, yang memimpin armada kapal bantuan itu menuju Gaza.

Israel berkilah bahwa penumpang-penumpang kapal itu menyerang pasukan, namun penyelenggara armada kapal itu menyatakan bahwa pasukan Israel mulai melepaskan tembakan begitu mereka mendarat.

Hubungan Israel-Turki terperosok ke tingkat terendah sejak kedua negara itu mencapai kemitraan strategis pada 1990-an akibat insiden tersebut.

Turki memanggil duta besarnya dari Tel Aviv dan membatalkan tiga rencana latihan militer setelah penyerbuan itu. Turki juga dua kali menolak permohonan pesawat militer Israel menggunakan wilayah udaranya.

Setelah serangan itu, Mesir, yang mencapai perdamaian dengan Israel pada 1979, membuka perbatasan Rafah-nya untuk mengizinkan konvoi bantuan memasuki wilayah Gaza -- kalangan luas melihatnya sebagai upaya untuk menangkal kecaman-kecaman atas peranan Mesir dalam blokade itu.

Kairo, yang berkoordinasi dengan Israel, hanya mengizinkan penyeberangan terbatas di perbatasannya sejak Hamas menguasai Gaza pada 2007.

Di bawah tekanan-tekanan yang meningkat, Israel kemudian meluncurkan penyelidikan bersama dua pengamat internasional atas serangan itu. Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon mendorong penyelidikan terpisah PBB dengan keikutsertaan Israel dan Turki.

Israel juga mengendurkan blokade terhadap Gaza dengan mengizinkan sebagian besar barang sipil masuk ke wilayah pesisir tersebut.

Jalur Gaza, kawasan pesisir yang padat penduduk, diblokade oleh Israel dan Mesir setelah Hamas berkuasa hampir tiga tahun lalu.

Kelompok Hamas menguasai Jalur Gaza pada Juni tahun 2007 setelah mengalahkan pasukan Fatah yang setia pada Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam pertempuran mematikan selama beberapa hari.

Sejak itu wilayah pesisir miskin tersebut dibloklade oleh Israel. Palestina pun menjadi dua wilayah kesatuan terpisah -- Jalur Gaza yang dikuasai Hamas dan Tepi Barat yang berada di bawah pemerintahan Abbas.

Uni Eropa, Israel dan AS memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris.
(M014/K004)