Pada tahun 2022 upaya penanganan pandemi yang sistematis dan pelaksanaan program vaksinasi secara konsisten diperkirakan dapat mendorong ekonomi untuk pulih dan tumbuh di kisaran 5,2 persen.
Pemerintah juga tetap memberikan dukungan kepada dunia usaha untuk menjaga proses keberlangsungan usaha selama masa pemulihan, di mana untuk UMKM berbagai program telah diberikan antara lain subsidi bunga, penempatan dana pemerintah pada bank umum mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja, hingga restrukturisasi kredit UMKM.
Hingga 12 November 2021 total realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai Rp483,91 triliun atau 65 persen dari total pagu anggaran Rp744,77 triliun.
Menko Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menjaga fleksibilitas APBN dan melanjutkan Program PEN, yang akan dilanjutkan di tahun 2022 untuk mengantisipasi perluasan dampak pandemi di tahun depan dengan anggaran Rp321,2 triliun.
Baca juga: Menko Airlangga paparkan 3 faktor kunci akselerasi ekonomi RI 2021
Alokasi Program PEN di tahun 2022 akan diarahkan untuk mendorong perekonomian melalui empat klaster program, di antaranya kesehatan Rp77,05 triliun, perlindungan masyarakat Rp126,54 triliun, program prioritas Rp90,04 triliun, serta dukungan UMKM dan korporasi Rp27,48 triliun.Baca juga: Menko Airlangga paparkan 3 faktor kunci akselerasi ekonomi RI 2021
"Pentingnya pemulihan kesehatan masyarakat juga akan tetap menjadi prioritas utama. Di saat yang sama, upaya penguatan program perlindungan sosial yang berfokus pada masyarakat miskin dan rentan juga akan dilakukan untuk membantu menjaga pemenuhan kebutuhan dasar," tutur Menko Airlangga Hartarto.
Menurut dia, upaya penguatan ini juga akan diringi dengan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga dapat meningkatkan efektivitas program.
Di sisi lain pemerintah berkomitmen memfasilitasi akselerasi digitalisasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas talen digital melalui upskiling dan reskilling, pembangunan dan pemerataan infrastruktur digital, pembangunan database digital termasuk memastikan data safety dan security, serta peningkatan literasi digital masyarakat (konsumen digital).
Hal tersebut mengingat tingginya pemanfaatan teknologi digital sejak adanya COVID-19 yang menjadikan ekonomi digital sebagai peluang baru bagi ekonomi Tanah Air, sehingga melalui digitalisasi, pemerintah dengan swasta diharapkan mampu membantu seluruh pihak terutama usaha mikro kecil untuk on boarding dan melakukan sertifikasi.
Baca juga: BI: Digitalisasi keuangan faktor penting akselerasi pemulihan ekonomi
Baca juga: BI: Digitalisasi keuangan faktor penting akselerasi pemulihan ekonomi