Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran belanja untuk 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun.

“Secara highlight (ringkasan) saja, tahun depan kita akan belanja Rp2.714,2 triliun dan ini belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.944 triliun sedangkan belanja pemerintah daerah Rp769,6 triliun,” kata Sri Mulyani usai sidang kabinet paripurna membahas APBN 2022 di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu.

Presiden Joko Widodo, kata Sri Mulyani, sudah memerintahkan seluruh kementerian/lembaga (K/L)untuk menyiapkan pelaksanaan agar belanja dapat segera direalisasikan sejak awal 2022. Sementara itu, Presiden Jokowi akan menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada akhir November 2021.

Presiden, kata Menkeu, juga meminta K/L untuk melakukan pencadangan anggaran minimal lima persen dari pagu anggaran untuk mengantisipasi perubahan kebijakan anggaran karena ketidakpastian masa pandemi COVID-19.

“Bapak Presiden instruksikan agar seluruh K/L memberikan atau melakukan pencadangan sehingga kalau sampai terjadi adanya situasi seperti yang kita hadapi dengan varian delta di Juli-Agustus lalu, kita tidak perlu melakukan refocusing yang membuat disrupsi di dalam pelaksanaan anggaran,” ujar dia.

Adapun dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2022 yang disampaikan sebelumnya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2022 di kisaran 5,0-5,5 persen, dibanding outlook 2021 yang sebesar 3,7-4,5 persen.

Pemerintah menyatakan APBN 2022 dirancang sebagai instrumen kebijakan fiskal yang antisipatif dan responsif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan kontra-siklus, dengan upaya pengendalian risiko agar keberlanjutan fiskal jangka panjang tetap dapat dijaga.

Baca juga: Sri Mulyani sebut belanja negara capai Rp2.058,9 triliun per Oktober
Baca juga: ADB: Ekspor dan belanja pemerintah dorong pertumbuhan RI
Baca juga: LPEM UI: Belanja infrastruktur perlu digencarkan lagi