Jakarta (ANTARA News) - Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, menyatakan bahwa proses penilaian kinerja kementerian pada 2011 lambat karena belum adanya indikator rencana aksi yang akan dijadikan dasar penilaian.

"Proses monitoring belum jalan karena ada kelambatan, karena memang belum menentukan rencana-rencana aksinya," kata Kuntoro ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Kuntoro mengatakan, penilaian kinerja kementerian pada 2011 akan dilakukan setiap tiga bulan, tidak setiap dua bulan seperti pada 2010.

Dia belum bisa menyebutkan jumlah rencana aksi pada 2011 yang akan dijadikan indikator penilaian kinerja kementerian.

Kuntoro berharap, penentuan rencana aksi itu akan selesai dalam pekan ini. Dengan demikian, penilaian terhadap kinerja kementerian bisa segera dilakukan. "Mudah-mudahan minggu depan selesai, lalu April kita sudah bisa lakukan evaluasi," katanya.

UKP4 telah menyelesaikan laporan penilaian kinerja kementerian pada 2010. Selama 2010, UKP4 menilai 369 rencana aksi yang tertuang dalam Inpres nomor 1 tahun 2010.

Rencana aksi itu antara lain terdiri dari 16 rencana aksi di bidang reformasi birokrasi dan tata kelola, 18 rencana aksi di bidang pendidikan, dan 19 rencana aksi di bidang kesehatan.

Laporan UKP4 pada 2010 itu sempat disebut sebagai dasar bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan perombakan kabinet. Namun, hal itu telah dibantah oleh Kuntoro.

"Laporan UKP4 ini tidak ada hubungannya dengan reshuffle," kata Kuntoro di komplek Istana Kepresidenan.

Kuntoro menjelaskan, laporan UKP4 hanya terkait dengan evaluasi pelaksanaan sejumlah rencana aksi yang telah ditetapkan untuk 47 kementerian dan lembaga.

Menurut Kuntoro, UKP4 akan mendalami setiap rencana aksi tersebut dan menyatakan apakah rencana aksi tertentu sudah tercapai atau belum.

Dia menjelaskan, idealnya setiap rencana aksi untuk 2010 sudah tercapai.

Kuntoro menegaskan, laporan UKP4 tidak akan berdampak langsung terhadap perombakan kabinet karena perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden.

(F008*D013/A041/S026)