Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju berdasarkan pada penilaian obyektif yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

Menurut pengamatannya seluruh anggota kabinet sudah bekerja keras untuk menjabarkan visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, kata Tjahjo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

"Menurut saya, seluruh anggota Kabinet sudah kerja keras, menjabarkan visi misi Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin. Penilaian obyektif atas kinerja anggota Kabinet, secara penuh ada penilaian Bapak Presiden," kata Tjahjo.

Lamanya masa jabatan para menteri di Kabinet Indonesia Maju, kata Tjahjo, merupakan kewenangan Presiden Jokowi.

"Masa kerja anggota Kabinet, sebagai pembantu Presiden, bisa satu hari atau satu bulan atau 1 tahun dan bisa satu atau dua periode itu semua kami serahkan kepada keputusan Bapak Presiden," tuturnya.

Tjahjo dan para menteri, sebagai pembantu Presiden, patuh terhadap keputusan Jokowi.

"Sebagai pembantu Presiden, kami semua TNI, Taat Nurut Instruksi, terhadap Presiden Bapak Jokowi, demikian pendapat saya," ujarnya.

Baca juga: Presiden: "Reshuffle" belum terpikir

Baca juga: Fadjroel: Hanya Presiden yang tahu ada tidak perombakan kabinet

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan belum mempertimbangkan terkait reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ketika ditanya apakah akan memasukkan menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN) pun, Presiden menyatakan belum memikirkan hingga ke hal tersebut.

"Reshuffle belum terpikir. Reshuffle belum terpikir ke arah sana," kata Presiden Jokowi usai menghadiri Hari Ulang Tahun Ke-10 Partai Nasdem di Jakarta, Kamis (11/11).

Kabar terkait perombakan kabinet tersebut mencuat dengan adanya isu Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan menjadi menteri usai pensiun.

Selain itu, usulan PAN untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahan saat ini juga mendorong isu reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Jokowi.