Semarang (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, menilai bahwa pemerintah tidak perlu terlalu mencampuri kisruh kepemimpinan di tubuh organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

"Pemerintah kan hanya bertugas sebagai pengawas, bukan sebagai pemain, namun ada kesan yang terlalu jauh dimasuki Menpora," kata Pramono di Semarang, Selasa.

Menurut politisi senior Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut, sikap pemerintah melalui Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora), Andi Alfian Malarangeng, yang terlalu jauh mencampuri urusan PSSI patut disesalkan, karena seharusnya induk organisasi olahraga yang mengambil sikap.

Ia mengatakan, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) yang seharusnya maju dan digunakan dalam mengatasi kisruh PSSI, bukan pemerintah langsung.

"Sebagai induk organisasi olahraga, KONI dan KOI, yang seharusnya mengambil sikap. Apa yang harus dilakukan untuk membuat lebih baik harus dilakukan sebelum terlambat," katanya.

Terkait kisruh yang terjadi di tubuh PSSI, ia menilai, penanganan persoalan itu terlambat dilakukan, sebab sebenarnya bisa segera diselesaikan dengan mengecek statuta FIFA.

"Kami tahu KONI juga sudah bertemu dengan FIFA, karena itu KONI seharusnya segera melakukan tindakan," kata Pramono.

Melihat kisruh yang terjadi dalam kongres PSSI di Pekanbaru, Riau, Sabtu (26/3) lalu, ia menilai, ada kesan kongres PSSI memang tidak direncanakan secara baik dan sunguh-sungguh.

Ia mencontohkan, banyak daerah yang mempermasalahkan undangan, karena orang-orang yang seharusnya berhak mendapatkan justru tidak mendapatkan undangan mengikuti kongres.

Selain itu, Pramono menilai, persoalan kepemimpinan di tubuh PSSI saat ini sudah menjadi ajang pertarungan kekuatan politik dan tidak murni lagi untuk kemajuan persepakbolaan Indonesia.

"Ini memang patut disesalkan, apalagi selama ini hampir dalam semua, termasuk organisasi kemasyarakatan terjadi tarik-menarik kepentingan politik. Dalam PSSI, ini terlihat betul," katanya.

Saat ini, kata Pramono, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam ormas agama, organisasi bisnis, hingga olahraga, kekuatan politik selalu mengambil bagian dan menyebabkan tarik-menarik kepentingan.
(U.KR-ZLS/Z003)