Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi X DPR (bidang olah raga) Dedy Gumelar mendesak Menpora segera menyelesaikan kisruh di PSSI dan DPR bersedia menjadi mediator agar kemelut di organisasi induk sepak bola itu cepat berakhir.

"DPR dalam hal ini Komisi X menyediakan diri untuk memediasi antara Kemenpora dengan PSSI agar dapat selesai persoalan ini," ujar Dedy Gumelar di Gedung DPR Jakarta, Selasa.

Namun, Miing (demikian Dedy sering disapa) menambahkan, keinginan baik DPR untuk memediasi penyelesaian kemelut di PSSI itu hingga saat ini tidak diindahkan baik oleh PSSI maupun Kemenpora.

"Berarti mereka tidak membutuhkan mediator untuk menyelesaikan persoalan," ujarnya seraya menambahkan bahwa pihaknya telah minta pemerintah segera memanggil PSSI, melalui KONI atau langsung Menpora. Tetapi permintaan itu tidak dilakukan Kemenpora, dan hanya dipenuhi KONI.

Lebih lanjut Miing mengatakan bahwa DPR sudah mengundang PSSI, dan juga Menpora jauh sebelum kongres. Lalu Komisi X menyampaikan bahwa tugas DPR yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah, mengingatkan agar ketika FIFA memberi kesempatan melakukan kongres, maka gunakanlah kesempatan itu dengan baik.

DPR juga mendesak pemerintah dalam hal ini Kemenpora untuk menyelesaikan kekisruhan di PSSI dan bentuk penyelesaiannya tergantung pada mereka.

"Teknisnya kita tidak ikut. Entah itu dengan cara dialog, entah itu dengan pembekuan semacam ini. Bahwa teknis apa yang diputuskan oleh Menpora, itu menjadi tanggung jawab pemerintah dengan segala akibat politiknya tentunya," ujarnya.

Miing juga mengatakan bahwa begitu tanggal penyelenggaraan kongres PSSI sudah ditentukan dan tempatnya di Riau, DPR telah bicara dengan KONI agar mengawal perjalanan kongres ini di Riau.

Urusan dengan PSSI dengan FIFA, menurut dia, lebih terbatas pada kedaulatan yang sifatnya organisasional. Sementara untuk keterkaitan PSSI dengan negara, maka Menpora selaku penanggung jawab sistim keolahragaan nasional memiliki wewenang untuk mengatur.

Soal kehadiran tentara dalam kongres PSSI di Riau, kalau memang hal itu terbukti benar maka DPR sangat menyesalkannya. "Ini menjadi kontraproduktif. Tapi kita juga tidak bisa menuduh saat ini bahwa keberadaan tentara di arena kongres itu satu-satunya penyebab kekisruhan," ujarnya.

Dia mempertanyakan kalau memang hanya untuk mengamankan satu lokasi saja sampai dibutuhkan keberadaan personil militer. Menurut dia, keributan di satu tempat kongres tidak mungkin sampai memicu anarkisme semisal bakar-bakaran. Sementara para polisi jutsru telah terbukti mampu menangani teroris.

"Jadi kalau hanya menangani satu gedung tersebut saja minta bantuan tentara, maka ini perlu dipertanyakan oleh Komisi III DPR (bidang hukum)," ujarnya.

(D011/S026)