Samarinda (ANTARA News) - Menteri Agama (Menag), Suryadharma Ali, meminta pers dan pengamat agar tidak melihat kasus Ahmadiyah pada ujungnya, yakni ketika terjadi tindakan anarkis.

"Sejak dilahirkan di India pada 1889 dan masuk di Indonesia pada 1925, kehadiran Ahmadiyah terus menjadi masalah sampai saat ini. Jadi, saya meminta kepada teman-teman pers dan pengamat agar tidak melihat kasus Ahmadiyah itu diujung, yakni hanya saat terjadi anarkis," ungkap Suryadharma Ali kepada wartawan, usai membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP Provinsi Kalimantan Timur, di Hotel Mesra, Samarinda, Minggu.

Menag menilai, hal yang harus menjadi perhatian bersama adalah sikap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang mengaku beragama Islam, tetapi tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir.

"Inti persoalan yang harus menjadi perhatian bersama, yakni selain tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, mereka juga mengubah 839 ayat suci Al Quran kemudian dihimpun menjadi kitab Tadzkirah," katanya.

Ia menimpali, "Mereka mengaku Islam, tetapi Islamnya eksulisif karena tempat ibadahnya tidak boleh digunakan oleh umat Islam yang lain, dan di luar dari Ahmadiyah mereka sebut sebagai kafir dan najis. Ini yang membuat hubungan di tengah masyarakat terjadi gesekan karena tidak bisa diterima oleh umat Islam" katanya..

Sikap tegas pemerintah terkait Ahmadiyah, kata Menteri Agama, itu telah tertuang dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga menteri.

"Sikap tegas pemeritah sudah tertuang pada SKB tiga menteri itu," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)..

Suryadharma Ali juga menyesalkan ketidakhadiran pihak Ahmadiyah pada dialog nasional yang sedianya akan dihadiri berbagi elemen dan pandangan diantaranya, JAI, Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), Maarif Institute, Wahid Institute serta Setara Institute.

"Saya sangat menyesalkan dengan ketidakhadiran mereka (Ahmadiyah), namun masih ada kesempatan yakni pada 28 hingga 29 Maret 2011 mendatang. Jadi, sangat disayangkan jika JAI tidak memanfaatkan kesempatan ini sebab dialog ini akan melibatkan seluruh pandangan," demikian Suryadharma Ali. (*)