Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mempertimbangkan penggunaan jasa kapal laut untuk memulangkan ribuan WNI bermasalah yang melanggar izin tinggal di Arab Saudi.

"Soal angkutannya, tentu adalah yang bisa sekaligus banyak. Pilihannya adalah menggunakan Pelni. Sekarang sudah `stand by` yang akan dipulangkan 3.000 orang," kata Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, di Jakarta, Kamis, seusai Sidang Kabinet untuk membahas rencana pemulangan ribuan WNI itu.

Menurut Menko Kesra, jika menggunakan jasa kapal laut maka terdapat selisih yang cukup besar dengan apabila menggunakan kapal terbang seperti yang selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap sekitar 2.000-an WNI. Selain tentu saja daya tampung yang jauh lebih banyak.

"Harganya jauh lebih murah," katanya.

Agung mengatakan pemulangan WNI bermasalah di Arab Saudi berbeda dengan evakuasi WNI di Mesir, Tunisia, Libya dan Jepang karena latar belakang permasalahan yang berbeda.

"Pemulangannya beda dengan WNI di Mesir, Libya atau Jepang, yang kita pulangkan ini adalah mereka yang pada umumnya bermasalah, masalah di luar kriminal, masalah keimigrasian,...apalagi jumlahnya besar, bisa sampai 30 - 50 ribu orang...sehingga memerlukan langkah khusus," katanya.

Sebelumnya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan seleksi sebelum memulangkah para WNI bermasalah di Arab Saudi karena pihaknya menemukan indikasi adanya para penumpang gelap.

Muhaimin mendefinisikan para penumpang gelap sebagai WNI yang datang ke Arab Saudi untuk melakukan umroh lalu mencari cara agar dapat dipulangkan secara gratis, bukan merupakan TKI bermasalah, sehingga tidak mungkin menghamburkan uang rakyat untuk membiayai para penumpang gelap yang dinilai mampu untuk pulang sendiri.(*)

(T.G003/H-KWR)