DPRD: Belum ada kemajuan berarti penanganan banjir di DKI
9 November 2021 20:28 WIB
Seorang anak menonton televisi saat banjir merendam rumahnya di kawasan Jalan Kemang Utara IX, Mampang, Jakarta Selatan, Minggu (7/11/2021). Hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Minggu 7 November 2021 membuat sejumlah wilayah di Ibu Kota terendam banjir. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI August Hamonangan menilai belum ada kemajuan berarti dalam penanganan banjir di DKI usai 91 rukun tetangga tergenang air pada Senin kemarin.
Banjir yang mengakibatkan 182 warga mengungsi tersebut, lanjut August, terjadi akibat Sungai Ciliwung dan beberapa kali di Jakarta meluap selain karena curah hujan yang tinggi.
Baca juga: Banjir di Jakarta Barat akibat kiriman dari Bogor
"Sekali lagi kita diperlihatkan bahwa di bawah kepemimpinan Pak Anies tidak ada kemajuan dalam penanganan banjir. Program-program prioritas untuk menghindari banjir banyak yang belum diselesaikan." ujar August di Gedung Balai Kota Jakarta, Selasa.
August berpendapat Anies baru akan mengejar program penanggulangan banjir pada sisa setahun kepemimpinan sebagai Gubernur DKI Jakarta sesuai Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021.
"Seharusnya Gubernur Anies sudah dari lama bergerak cepat mengatasi hal tersebut, sejak dia dilantik. Contohnya, mempercepat pengadaan tanah untuk normalisasi dan naturalisasi, mempercepat pembangunan waduk, polder, dan drainase. Sayangnya, program normalisasi dan pembenahan 13 sungai besar Jakarta ternyata mandek dari 2018 dan semua baru dikejar di sisa satu tahun masa jabatan," ucap August.
August menagih keseriusan Gubernur Anies dalam menyelesaikan penanganan banjir di Ibukota dengan berfokus pada penanganan banjir yang efektif. Di sisa satu tahun masa jabatan Gubernur Anies, permasalahan banjir di Ibu Kota harus menjadi isu prioritas.
"Masa dalam empat tahun tidak ada kemajuan sama sekali dalam penanganan banjir. Kami minta Pak Anies jangan berfokus pada program gimmick-gimmick saja untuk berswafoto, tapi harus mengeksekusi juga pada program penanganan banjir yang efektif," tutur August.
Baca juga: Wagub DKI minta warga bersabar soal penanganan rob
Sebelumnya, Kementerian PUPR dalam siaran pers pada Rabu (5/8) menjelaskan untuk mengurangi risiko banjir wilayah Jakarta bagian hilir dibangun tanggul untuk pantai dan muara sungai yang kritis sepanjang 46,2 km.
Tanggul yang telah dikerjakan sepanjang 13 kilometer dan rencananya akan dikerjakan sepanjang 33,2 km yang terbagi menjadi dua, yakni Kementerian PUPR sepanjang 10,8 km dan Pemprov DKI Jakarta sepanjang 22,4 km.
Pada 2021, Kementerian PUPR mengerjakan tanggul sepanjang 3,8 kilometer.
Sementara itu, banjir akibat rob dikabarkan masih menggenangi kawasan Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa ini.
Pada Senin kemarin, dikabarkan sebanyak 300 Kepala Keluarga (KK) di enam RT yang berada di RW 022 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, terdampak banjir rob yang sudah terjadi selama empat hari.
Lurah Pluit Helwin Ginting mengatakan ketinggian banjir rob diperkirakan mencapai sekitar 30-60 sentimeter.
Namun warga setempat belum ada yang mau diungsikan karena tidak ingin meninggalkan rumah masing-masing.
Baca juga: Wagub tepis anggapan DKI utamakan Formula E dari pada atasi banjir
Banjir yang mengakibatkan 182 warga mengungsi tersebut, lanjut August, terjadi akibat Sungai Ciliwung dan beberapa kali di Jakarta meluap selain karena curah hujan yang tinggi.
Baca juga: Banjir di Jakarta Barat akibat kiriman dari Bogor
"Sekali lagi kita diperlihatkan bahwa di bawah kepemimpinan Pak Anies tidak ada kemajuan dalam penanganan banjir. Program-program prioritas untuk menghindari banjir banyak yang belum diselesaikan." ujar August di Gedung Balai Kota Jakarta, Selasa.
August berpendapat Anies baru akan mengejar program penanggulangan banjir pada sisa setahun kepemimpinan sebagai Gubernur DKI Jakarta sesuai Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021.
"Seharusnya Gubernur Anies sudah dari lama bergerak cepat mengatasi hal tersebut, sejak dia dilantik. Contohnya, mempercepat pengadaan tanah untuk normalisasi dan naturalisasi, mempercepat pembangunan waduk, polder, dan drainase. Sayangnya, program normalisasi dan pembenahan 13 sungai besar Jakarta ternyata mandek dari 2018 dan semua baru dikejar di sisa satu tahun masa jabatan," ucap August.
August menagih keseriusan Gubernur Anies dalam menyelesaikan penanganan banjir di Ibukota dengan berfokus pada penanganan banjir yang efektif. Di sisa satu tahun masa jabatan Gubernur Anies, permasalahan banjir di Ibu Kota harus menjadi isu prioritas.
"Masa dalam empat tahun tidak ada kemajuan sama sekali dalam penanganan banjir. Kami minta Pak Anies jangan berfokus pada program gimmick-gimmick saja untuk berswafoto, tapi harus mengeksekusi juga pada program penanganan banjir yang efektif," tutur August.
Baca juga: Wagub DKI minta warga bersabar soal penanganan rob
Sebelumnya, Kementerian PUPR dalam siaran pers pada Rabu (5/8) menjelaskan untuk mengurangi risiko banjir wilayah Jakarta bagian hilir dibangun tanggul untuk pantai dan muara sungai yang kritis sepanjang 46,2 km.
Tanggul yang telah dikerjakan sepanjang 13 kilometer dan rencananya akan dikerjakan sepanjang 33,2 km yang terbagi menjadi dua, yakni Kementerian PUPR sepanjang 10,8 km dan Pemprov DKI Jakarta sepanjang 22,4 km.
Pada 2021, Kementerian PUPR mengerjakan tanggul sepanjang 3,8 kilometer.
Sementara itu, banjir akibat rob dikabarkan masih menggenangi kawasan Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa ini.
Pada Senin kemarin, dikabarkan sebanyak 300 Kepala Keluarga (KK) di enam RT yang berada di RW 022 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, terdampak banjir rob yang sudah terjadi selama empat hari.
Lurah Pluit Helwin Ginting mengatakan ketinggian banjir rob diperkirakan mencapai sekitar 30-60 sentimeter.
Namun warga setempat belum ada yang mau diungsikan karena tidak ingin meninggalkan rumah masing-masing.
Baca juga: Wagub tepis anggapan DKI utamakan Formula E dari pada atasi banjir
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Taufik Ridwan
Copyright © ANTARA 2021
Tags: