Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah untuk mencari solusi bagi keberlangsungan maskapai penerbangan Garuda Indonesia.

"Pemerintah harus mencari solusi, jangan sampai negara terus menyuntik dana ke maskapai kebanggaan nasional itu, tetapi hasilnya nihil," kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa.

Misbakhun menyatakan Garuda Indonesia memiliki nilai historis, sehingga harus dipertahankan.

"Penting bagi negara memiliki simbol seperti itu," katanya.

Dia menjelaskan pemerintah sudah menggelontorkan triliunan rupiah melalui penyertaan modal negara (PMN) untuk Garuda Indonesia. Namun, kondisi maskapai "flag carrier" itu tak membaik.

"Garuda dapat dari PMN, sementara tidak memperbaiki situasi," kata Misbakhun.

Oleh karena itu, Misbakhun menilai persoalan di Garuda bukan hanya menyangkut suntikan dana.

"Pemegang sahamnya adalah Ibu (Menkeu, Red), ini kan bisnis modelnya harus diperbaiki, atau seperti apa," kata mantan PNS di Direktorat Jenderal Pajak itu.

Saat ini Garuda Indonesia menanggung utang yang mencapai 7 miliar dolar AS atau di atas Rp100 triliun. Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam laporan terakhirnya membeber pemegang saham Garuda ialah pemerintah (65,4 persen), PT Trans Airways (28,27 persen), dan publik (11,19 persen).

Menkeu Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di parlemen, Senin (8/11), merencanakan dana suntikan untuk BUMN melalui PMN pada 2022 mencapai Rp35,5 triliun.

Namun, dalam daftar BUMN penerima PMN itu, tak ada nama Garuda Indonesia.

Baca juga: Kementerian BUMN upayakan transformasi bisnis untuk selamatkan Garuda
Baca juga: KPK persilakan masyarakat lapor dengan data terkait penyewaan pesawat