Peningkatan partisipasi tingkat tapak penting capai target iklim RI
9 November 2021 18:33 WIB
Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo ketika ditemui usai diskusi tentang aksi iklim inklusif di Jakarta pada Selasa (9/11/2021). ANTARA/Prisca Triferna.
Jakarta (ANTARA) - Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan menegaskan pentingnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di tingkat tapak dalam langkah mitigasi perubahan iklim dan mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca yang ingin dicapai secara nasional.
"Langkah-langkah mengatasi perubahan iklim ini tidak hanya di tingkat pemerintah kabupaten tapi juga di tingkat desa," kata Bupati Gorontalo Nelson ketika ditemui usai diskusi yang diadakan beberapa lembaga nirlaba Kemitraan, LTKL, WALHI dan Yayasan Madani Berkelanjutan di Jakarta pada Selasa.
Nelson mengatakan terkait langkah penanganan perubahan iklim, yang menurut dia dampaknya sangat dirasakan di tingkat tapak, pihaknya sudah mematok anggaran 10 persen terkait lingkungan hidup baik dari anggaran kabupaten maupun Dana Desa.
Hal itu dilakukan agar langkah-langkah penanganan tidak hanya dilakukan di struktur pemerintahan di tingkat kabupaten, tapi juga sampai ke tingkat desa.
Baca juga: Sasangga Banua Kalsel persiapkan desa mitigasi perubahan iklim
Baca juga: KLHK: 24 ribu desa target untuk ikut dalam Program Kampung Iklim
Selain itu, pihaknya juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai langkah untuk menjaga alam dan dengan tujuan penanganan perubahan iklim.
"Kolaborasi harus dilakukan. Biar apapun yang kita buat di pemerintahan kalau itu tidak terjadi maka itu akan tidak efisien dan tidak maksimal hasilnya. Kolaborasi ini baik antar pemerintah dan kolaborasi antar masyarakat, LSM lokal, akademisi dan sebagainya kita bicara bersama tentang masalah iklim," jelas Nelson.
Pentingnya kolaborasi antar pemerintah dan kelompok sipil juga ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Kemitraan Laode Syarif.
Menurut Laode, berbagai komitmen iklim yang telah diutarakan Indonesia lewat dokumen target pengurangan emisi gas rumah kaca Nationally Determined Contribution (NDC) memerlukan implementasi nyata di tingkat tapak.
"Karena kalau kita ingin maju maka stakeholder utama yang lain, wabil khusus sektor swasta dan masyarakat adat dan civil society group itu harus ikut berpartisipasi penting di dalam upaya-upaya komitmen yang telah dibuat," kata pakar hukum lingkungan hidup itu.
Baca juga: Duta UNICEF: Belajar perubahan iklim dari masyarakat desa
Baca juga: Warga Desa Percut olah mangrove untuk mitigasi iklim
"Langkah-langkah mengatasi perubahan iklim ini tidak hanya di tingkat pemerintah kabupaten tapi juga di tingkat desa," kata Bupati Gorontalo Nelson ketika ditemui usai diskusi yang diadakan beberapa lembaga nirlaba Kemitraan, LTKL, WALHI dan Yayasan Madani Berkelanjutan di Jakarta pada Selasa.
Nelson mengatakan terkait langkah penanganan perubahan iklim, yang menurut dia dampaknya sangat dirasakan di tingkat tapak, pihaknya sudah mematok anggaran 10 persen terkait lingkungan hidup baik dari anggaran kabupaten maupun Dana Desa.
Hal itu dilakukan agar langkah-langkah penanganan tidak hanya dilakukan di struktur pemerintahan di tingkat kabupaten, tapi juga sampai ke tingkat desa.
Baca juga: Sasangga Banua Kalsel persiapkan desa mitigasi perubahan iklim
Baca juga: KLHK: 24 ribu desa target untuk ikut dalam Program Kampung Iklim
Selain itu, pihaknya juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai langkah untuk menjaga alam dan dengan tujuan penanganan perubahan iklim.
"Kolaborasi harus dilakukan. Biar apapun yang kita buat di pemerintahan kalau itu tidak terjadi maka itu akan tidak efisien dan tidak maksimal hasilnya. Kolaborasi ini baik antar pemerintah dan kolaborasi antar masyarakat, LSM lokal, akademisi dan sebagainya kita bicara bersama tentang masalah iklim," jelas Nelson.
Pentingnya kolaborasi antar pemerintah dan kelompok sipil juga ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Kemitraan Laode Syarif.
Menurut Laode, berbagai komitmen iklim yang telah diutarakan Indonesia lewat dokumen target pengurangan emisi gas rumah kaca Nationally Determined Contribution (NDC) memerlukan implementasi nyata di tingkat tapak.
"Karena kalau kita ingin maju maka stakeholder utama yang lain, wabil khusus sektor swasta dan masyarakat adat dan civil society group itu harus ikut berpartisipasi penting di dalam upaya-upaya komitmen yang telah dibuat," kata pakar hukum lingkungan hidup itu.
Baca juga: Duta UNICEF: Belajar perubahan iklim dari masyarakat desa
Baca juga: Warga Desa Percut olah mangrove untuk mitigasi iklim
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2021
Tags: