Jakarta (ANTARA) - Langkah mitigasi iklim terpenting adalah yang terimplementasi dengan baik dan yang melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk aktor non-pemerintah seperti kelompok sipil, kata Direktur Eksekutif Kemitraan, Laode Syarif.

"Saya pikir NDC Indonesia yang ter-update walaupun dianggap masih kurang ambisius tetapi itulah kenyataannya. Tetapi yang menurut saya yang paling penting adalah bagaimana komitmen-komitmen itu diimplementasikan," kata Direktur Eksekutif Kemitraan Laode dalam diskusi tentang aksi iklim inklusif dan kolaboratif di Jakarta pada Selasa.

Laode mengatakan untuk mencapai komitmen penurunan emisi gas rumah kaca yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), yaitu 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional, dibutuhkan kesungguhan untuk melakukan implementasinya.

Wakil Ketua KPK 2016-2019 itu juga menegaskan perlunya kesungguhan untuk menjalankan hukum yang ada terkait lingkungan hidup.

Tidak hanya pemerintah, Laode juga mengatakan diperlukan aktor di luar pemerintah untuk mengimplementasikan berbagai komitmen iklim Indonesia dan langkah-langka yang perlu diterapkan untuk mencapainya.

"Karena kalau kita ingin maju maka stakeholder utama yang lain, wabil khusus sektor swasta dan masyarakat adat dan civil society group itu harus ikut berpartisipasi penting di dalam upaya-upaya komitmen yang telah dibuat," ujarnya.

Baca juga: Ikhtiar dunia dan Indonesia menghadapi perubahan iklim

Baca juga: Menteri LHK: Indonesia tegaskan kerja nyata atasi perubahan iklim

Keterlibatan masyarakat sipil itu, jelasnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan penyelamatan lingkungan.

Oleh karena itu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat harus saling berkolaborasi jika Indonesia serius ingin mewujudkan komitmen iklim, menurut pakar hukum lingkungan hidup itu.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan bahwa keterlibatan aktor di luar pemerintah juga merupakan unsur penting dalam langkah-langkah mitigasi perubahan iklim terutama di tingkat tapak.

Nelson mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo tengah fokus dalam mitigasi perubahan iklim, dengan pembentukan berbagai kebijakan yang melibatkan aktor non-pemerintah.

Kabupaten Gorontalo memiliki kelompok kerja yang fokus terhadap isu perubahan iklim dan berada di dalam koordinasi Badan Perencanaan Daerah.

"Jadi organisasi pemerintah daerah yang ada itu dikoordinasikan termasuk stakeholder yang lain termasuk swasta, masyarakat sipil maupun akademisi masuk di dalamnya untuk membahas segala sesuatunya," demikian Nelson.

Baca juga: Kolaborasi Indonesia, Brazil, Kongo di COP26 kuatkan negosiasi iklim

Baca juga: Fokus COP26 beralih pada pendanaan dampak iklim