Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menilai pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini tanpa perencanaan berkesinambungan.

"Pemerintah saat ini tidak memiliki GBHN (Garis Garis Besar Haluan Negara) yang mengatur arah kebijakan negara," katanya saat menjadi pembicara kunci dan membuka seminar nasional "Pembangunan Infrastruktur Transportasi" di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Seminar nasional tersebut menghadirkaqn pembicara Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Emil Saliem, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, mantan Menteri Perhubungan Djusman Syafi`i Djamal, dan pakar geologi Surono.

Menurut Megawati, tidak adanya GBHN sehinggga mengetahui pembangunan apa yang direncanakan selama lima tahun ke depan.

Pemerintah dulu, kata dia, menerapkan GBHN yang merupakan induk dari arah kebijakan negara, tapi setelah reformasi GBHN dihapuskan sehingga perencanaan pembangunan pemerintah menjadi sangat pendek.

"Saat ini kalau kalau tidak tidak anggaran maka pembangunan menjadi terhenti," katanya.

Mantan Presiden Republik Indonesia ini mengkritik agar cara berpikir seperti itu perlu diubah, yakni tidak berforientasi pada anggaran tapi harus memanfaatkan semua potensi yang ada untuk melakukan pembangunan.

Menurut dia, pembangunan dilakukan tidak harus menunggu ada anggaran yang mencukupi, tapi harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada.

"Dalam pembangunan seharusnya jangan berpikir anggaran dulu, tapi kerjakan apa yang bisa dikerjakan," katanya.

Megawati juga menegaskan, PDI Perjuangan dulu tidak bisa menjadi seperti sekarang karena tidak ada dana, tapi PDI Perjuangan bisa karena mengerjakan apa yang bisa dikerjakan.

Putri mantan proklamator Soekarno ini menambahkan, dulu, Bung Karno ketika menjadi presiden punya konsep yang sangat konseptual yakni pembangunan semesta berencana.

"Konsep Bung Karno itu seperti jejaring laba-laba, yakni mengerjakan apa yang bisa dikerjakan," katanya.

Menurut dia, paradigma masyarakat saat ini sudah berbeda dengan masyarakat zaman dahulu.

Masyarakat saat ini, kata dia, idealismenya sudah menurun dan menjadi pragmatis. "Paradimga bangsa Indonesia perlu diubah agar mampu melakukan apa saja dengan potensi yang ada," katanya.
(R024)