Jakarta (ANTARA) - Kepala Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andi Muhammad Rezaldy mendorong agar Panglima TNI yang baru dapat mengedepankan pendekatan dialog dalam mengatasi isu Papua.

“Kami mendorong pemerintah atau negara untuk melakukan pendekatan dialogis atas konflik yang terjadi di Papua,” kata Andi ketika menyampaikan pandangannya dalam diskusi publik bertajuk “Menakar Komitmen Panglima Baru Terhadap Reformasi Institusi TNI” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube KontraS dan dipantau dari Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pendekatan dialog sempat dilakukan pemerintah pada rezim yang sebelumnya, seperti pada rezim Presiden Ketiga Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie) dan rezim Presiden Keempat Indonesia Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Baca juga: KontraS dorong ratifikasi OPCAT untuk jamin pencegahan penyiksaan

Dikutip dari laman resmi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pendekatan yang dilakukan Gus Dur untuk mempertahankan keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berhasil menimbulkan kedamaian di tanah Papua, seperti dengan mengganti nama Provinsi Irian Jaya menjadi Provinsi Papua pada 2000, hingga memberi izin dan bantuan dana kepada tokoh-tokoh masyarakat Papua untuk menggelar Kongres Nasional Rakyat Papua II pada Maret 2000.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa cara-cara damai dan akomodatif dapat digunakan oleh pemerintah dan terbukti efektif untuk menurunkan tingkat ketegangan yang terjadi di Papua, katanya.

Baca juga: KontraS khawatir pejabat publik cenderung somasi warga yang mengkritik

Oleh karena itu, Andi berharap setelah Panglima TNI yang baru resmi menjabat, pemerintah bersama pihak-pihak terkait dapat mempertimbangkan untuk mengedepankan pendekatan berbasis dialog dalam penyelesaian konflik, khususnya konflik Papua daripada menggunakan intervensi militer.

Penyelesaian konflik dengan pengerahan tenaga militer rentan menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, penerapan pendekatan dialog akan menjadi tantangan bagi Panglima TNI yang baru.

“Pendekatan militeristik yang terjadi selama ini terbukti tidak efektif (untuk menyelesaikan konflik Papua, red.),” kata Andi.

Baca juga: KontraS harap pemerintah lebih libatkan publik saat buat regulasi