Jakarta (ANTARA News) - Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan bahwa pihaknya dan pemerintah serius menangani persoalan inflasi agar tidak terlalu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sasaran ekonomi makro lainnya.

"Rakor tadi fokus pada pengendalian inflasi, baik hal-hal yang dilakukan Pemerintah dan BI, termasuk yang dilakukan bersama-sama dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)," kata Darmin usai rapat koordinasi BI dan pemerintah di kantor Bank Indonesia di Jakarta, Senin.

Menurutnya, Pemerintah dan BI melihat persoalan inflasi adalah masalah penting untuk bisa ditangani dengan baik terutama agar momentum perbaikan ekonomi saat ini benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat.

"Kita tidak ingin kehilangan momentum, jangan karena persoalan inflasi yang tidak bisa dikendalikan bisa mempengaruhi beberapa kebijakan moneter dan pengaruhi kita dalam rangka dorong pertumbuhan dan sasaran ekonomi makro juga termasuk di daerah juga," katanya.

Selain dihadiri Dewan Gubernur BI, Rakor rutin antara BI dan Pemerintah itu dihadiri Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menkeu Agus Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Kepala BPS Rusman Heriawan.

Dikatakannya, dalam rapat tadi dibahas soal upaya menjaga produksi beras, perubahan harga-harga pangan, soal inflasi dari kebijakan pemerintah dan harga-harga pangan dan energi di tingkat global dan yang dilakukan beberapa negara dalam mengendalikan inflasi baik itu kebijakan yang sifatnya sektoral, struktural maupun kebijakan moneter.

Mengenai inflasi Maret ini, Darmin mengatakan harga-harga pangan sudah mulai turun akibat musim panen, sehingga diperkirakan inflasi pada Maret akan rendah atau deflasi.

"Kita percaya inflasi Maret, April, bahkan Mei tidak terlalu mengkhawatirkan namun kalau stok di Bulog tidak bisa terkumpul sesuai yang ditargetkan maka pada kwartal 3 inflasinya bisa muncul lagi," katanya.

Mengenai target inflasi BI tahun ini antara 4 - 6 persen, Darmin mengatakan angkanya sangat tergantung pada kebijakan pembatasan subsidi BBM jadi dilakukan atau tidak.

"Kalau pembatasan BBM itu jadi dilakukan tidak mudah mencapai 4-6 persen, karena inflasi bisa 6,4 - 6,5 persen. Tetapi kalau itu misalnya tidak jadi dilakukan maka inflasi bisa 6 atau sedikit di bawah 6 persen, namun dengan tetap mengutamakan upaya seperti stok pangan dan sebagainya," katanya.

(D012/B012/S026)