Nouakchott (ANTARA News) - Panel tingkat tinggi Uni Afrika untuk krisis Libya Sabtu menolak "setiap bentuk intervensi militer asing" di negara Afrika utara itu, tegas Presiden Mauritania Ould Abdel Aziz.

Situasi di Libya "menuntut tindakan mendesak supaya solusi Afrika (dapat ditemukan) bagi krisis sangat serius yang `saudara` negara itu akan lewati", kata Abdul Aziz, seperti dilaporkan AFP.

Solusi itu harus mengingat akan "keinginan kami bahwa persatuan dan integritas wilayah Libya harus dihormati, dan juga penolakan atas setiap bentuk intervensi militer asing".

Pemimpin Mauritania itu mengakui bagaimanapun juga bahwa panel AU itu telah menghadapi perkembangan baru dalam krisis Libya setelah Dewan Keamanan PBB Kamis setuju untuk mengesahkan penggunaan pasukan terhadap rezim Muamar Gaddafi, dan pertemuan puncak Paris Sabtu yang mengumumkan dimulainya operasi militer terhadap pasukan Gaddafi.

"Kita harus mengkoordinasikan lebih baik upaya kami dengan semua mitra kami dan semua pihak yang prihatin untuk menemukan penyelesaian cepat atas krisis itu," katanya.

Pesawat-pesawat perang Prancis telah melakukan empat serangan udara di Libya Sabtu, menghancurkan beberapa kendaraan lapis baja pasukan yang setia pada pemimpin Libya Muammar Gaddafi, kata militer Prancis sebelumnya.

Dan Washington mengumumkan pada Sabtu malam bahwa pasukan AS dan Inggris telah menembakkan rudal-rudal jelajah Tomahawk di tempat-tempat pertahanan Gaddafi.

Panel Uni Afrika beranggotakan lima kepala negara mengharapkan untuk "menentukan modalitas pelaksanaan mandatnya", sepekan setelah susunannya diumumkan.

"Menyusul pertemuan itu, anggota-anggota panel akan menghubungi pihak-pihak Libya dan menilai keadaan di Libya," kata satu pernyataan AU, Kamis.

Panel itu terdiri atas para presiden: Yacob Zuma dari Afrika Selatan, Denis Sassao Nguesso dari Kongo, Amadou Toumani Toure dari Mali, Yoweri Museveni dari Uganda dan tuan rumah pertemuan Presiden Mauritania Abdul Aziz.

Panel itu ditugasi untuk mengusahakan "penghentian segera semua permusuhan, kerja sama pemerintah berwenang Libya untuk memudahkan pengiriman bantuan tepat pada waktunya ke penduduk yang membutuhkan".

Tujuan lainnya adalah "dilindunginya warga asing, termasuk imigran Afrika di Libya, dan disahkannya serta dilaksanakannya pembaruan politik yang diperlukan bagi disingkirkannya penyebab krisis sekarang ini".

Setelah pertemuan itu, para anggota komisi panel tersebut akan melakukan perjalanan ke Tripoli, Ahad. (*)