Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi meminta dukungan dari Kementerian Pertahanan RI untuk kelanjutan pembangunan Monumen Bela Negara di Kabupaten Limapuluh Kota sebagai pengingat peristiwa sejarah PDRI.

"Peletakan batu pertama Monumen Bela Negara dilakukan pada 2012, namun sampai sekarang belum tuntas. Kami berharap dukungan dari Kemenhan untuk kelanjutan pembangunannya," kata Gubernur Mahyeldi saat beraudiensi dengan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Mayjen Dadang Hendrayudha di Kantor Dirjen Pothan, Jumat.

Monumen itu adalah pengingat peristiwa sejarah saat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) menjadi penyambung nafas kedaulatan bangsa saat Agresi Belanda II.

Baca juga: Kapolri minta Forkopimda Sumbar percepat vaksinasi untuk lansia

Ketika itu Desember 1948, Belanda dengan cepat menguasai Yogyakarta melalui agresi II. Pemimpin Indonesia, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditangkap bersama sejumlah tokoh, seperti Sutan Sjahrir, Agus Salim, Mohammad Roem, dan AG Pringgodigdo.

Namun, Presiden Soekarno masih sempat memberikan mandat pada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk PDRI di Sumatera Barat guna mempertahankan kedaulatan RI.

Tanpa PDRI, Indonesia belum tentu sampai pada kondisi seperti saat ini, karena itu Monumen Bela Negara memiliki arti penting sebagai pengingat perjuangan tersebut.

Mahyeldi mengatakan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Hari Bela Negara ke-73 pada 19 Desember 2021 akan diisi dengan berbagai acara ,antara lain Tour de PDRI, seminar, FGD, bakaba Bela Negara, napak tilas, dan lain-lain yang dapat menciptakan semangat Bela Negara, khususnya di kalangan pelajar dan milenial.

Sementara itu, Bupati Limapuluh Kota Syafaruddin mengatakan pembangunan monumen tidak hanya berperan sebagai pengingat sejarah, tetapi juga dalam pengembangan kawasan segi tiga emas yang menghubungkan tiga Kabupaten yang berdekatan dengan lokasi Monumen Bela Negara, yaitu Kabupaten Agam, Pasaman, dan Limapuluhkota.

Ia menyebut tiga kepala daerah telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk pengembangan pariwisata, pendidikan, koperasi dan UMKM, serta sektor lain yang akan memicu pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dengan sumbunya terpusat di lokasi monumen.

Baca juga: Menparekraf titip pengembangan dua destinasi wisata ke Gubernur Sumbar

Baca juga: Gubernur Sumbar: Kabupaten/kota siap siaga hadapi bencana

Pada kesempatan tersebut, Dirjen Pothan Mayjen Dadang Hendrayudha menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada gubernur dan bupati dalam upaya menumbuhkan semangat Bela Negara, rasa cinta terhadap bangsa dan Tanah Air, dan semangat rela berkorban.

Terkait kelanjutan pembangunan Monumen Bela Negara, Dirjen Pothan mendukung penuh penyelesaiannya. Ia merespons dengan cepat dan akan berkunjung ke lapangan yang direncanakan pada 19 November 2021.

Dalam kunjungan itu Gubernur Sumbar didampingi Kepala Badan Kesbangpol, Jefrinal Arifin dan Kabid IWKKB, Adi Dharma.
Kegiatan diawali dengan olahraga sepeda pukul 06.30 - 07.30 di Kompleks Kementerian Pertahanan dan jalan utama Jakarta dan dilanjutkan dengan silaturahim di Ruang Rapat Ditjen Pothan.