Tanjungpinang (ANTARA) - Ketua Tim Pengawas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) DPR RI Emanuel Melkiades Lakalena mengatakan pihaknya tengah memantau penanganan persoalan pekerja migran Indonesia khususnya di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Wakil Ketua Komisi IX DPR itu mengajak pemda setempat mencari solusi dalam rangka memastikan bahwa penempatan dan pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) dan masa pandemi saat ini bisa ditangani dengan baik.

Ia juga menyampaikan informasi yang diterimanya soal rencana pemulangan 40 ribu PMI dalam waktu dekat, di antaranya ada 5 ribuan yang dideportasi.

"Ini akan menimbulkan persoalan yang harus sama-sama dicarikan solusinya. Tentu ini harus jadi atensi kita bersama dalam rangka menangani PMI, terutama melalui Batam dan Tanjungpinang," katanya saat berkunjung ke Kepri melalui siaran pers tertulis, Kamis.

Pihaknya turut mengapresiasi Kepri sebagai satu-satunya provinsi luar Pulau Jawa yang sungguh-sungguh dan serius menangani pandemi COVID-19.

"Kami bangga, karena dari awal tidak banyak daerah yang mempunyai potensi dan mau mengeluarkan energinya untuk bisa menangani pandemi dengan baik," ucap Melki di Tanjungpinang.

Sementara itu, Anggota DPR RI M Yahya Zaini menyebutkan orang Indonesia yang tinggal di luar negeri yang termasuk PMI berjumlah 9 juta orang, tetapi yang terlapor kepada BP2MI hanya sekitar 3,1 juta.

Baca juga: Timwas PPMI: Jatim belum siap buka pintu masuk kepulangan PMI
Baca juga: Menaker bahas penempatan PMI satu kanal di persatuan Emirat Arab
Baca juga: DP3AP2KB Nunukan beri trauma healing dua anak PMI yang dideportasi

Artinya potensi devisa dari PMI, katanya, bila dihitung bisa mencapai Rp159 triliun.

"Bayangkan kontribusi PMI kita sangat besar nomor dua setelah migas, di mana potensi ini memberikan sumbangan devisa bagi negara, tapi perlakuan kita terhadap PMI belum sesuai dan belum seimbang dengan kontribusi yang diberikan," sebut Yahya Zaini.

Karena itu, lanjut dia, BP2MI bersama dengan pemerintah daerah dan semua stakeholder terkait harus mampu memastikan kepulangan PMI ditangani dengan kontrol dan pengawasan yang ketat namun tetap humanis.

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan gambaran umum perkembangan COVID-19 di Kepri yang sampai hari ini mencapai 53.848 orang terkonfirmasi positif. Untuk kasus aktif yang sedang ditangani sekarang hanya tersisa 21 orang.

"PMI juga punya kaitan erat dengan penanganan COVID-19, jadi setiap hari kita punya kontribusi menurunkan kasus aktif tiga orang, mudah-mudahan 21 orang ini dalam seminggu ke depan bisa berakhir," jelasnya.

Ansar juga memaparkan data PMI yang terkonfirmasi COVID-19 di wilayah itu pada tahun 2020, secara keseluruhan mencapai 302 orang yang terdeteksi.

Sementara di tahun 2021 terkonfirmasi positif berjumlah 2.179 orang, yang ditangani oleh Satgassus Penanganan PMI, RPTC Tanjungpinang dan BP2MI Tanjungpinang.

Adapun jumlah PMI yang tercatat dalam data perlintasan berjumlah 93.855 orang yang terbagi atas 60.160 orang pada tahun 2020 dari Singapura dan Malaysia, ditambah 33.695 orang pada tahun 2021 ini.

"Nah, PMI yang saat ini masih kita tangani dikarantina sampai 30 Oktober ada 892 orang yang tersebar di RSKI Galang, Rusun BP Batam, Rusin Pemko Batam, Rusun Pemko Putra Jaya, Shelter P4TKI Batam Kota dan Karantina Mandiri serta hotel-hotel yang kita rekomendasikan," jelas Ansar.

Untuk penanganan PMI yang lebih efektif, lanjutnya, Kepri sudah membentuk Satgas Penanganan COVID-19 Daerah Perbatasan dan menunjuk Danrem 033 Wirapratama sebagai Ketua Pelaksana.

Menurut Ansar sumber pembiayaan masih menjadi beban pihaknya, karena proses di pusat lama menjadikan tagihan pembiayaan menumpuk, apalagi banyak menggunakan vendor-vendor UMKM.

"Hampir setiap hari PMI masuk rata-rata 150 orang. Jadi memang ini harus kita tangani," katanya menegaskan.