Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meluncurkan hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) yang dapat dipergunakan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan sumber daya manusia di setiap wilayah di Indonesia.

“Data itu sangat terkait dengan kebutuhan di dalam mengidentifikasi keluarga berisiko stunting. Kami akan membantu dalam mencerna data kemudian menganalisis data, siapa di wilayah itu yang memiliki keluarga berisiko melahirkan anak stunting,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam Launching Hasil Pendataan Keluarga 2021 di Jakarta, Kamis.

Hasto mengatakan, pendataan keluarga dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia oleh kader pendataan terhitung sejak 1 April sampai dengan 31 Mei 2021. Namun, pandemi COVID-19 menyebabkan pihaknya melakukan perpanjangan waktu pendataan sampai dengan 6 Juli 2021.

Baca juga: BKKBN dan BIN gelar program penurunan "stunting" di Kepulauan Riau

Dari pengumpulan data itu, jumlah keluarga yang berhasil terdata sebanyak 68.478.139 keluarga atau sebesar 102 persen, dari jumlah yang sebelumnya ditargetkan yakni 66.828.571 keluarga.

Pengumpulan semua data keluarga itu diperoleh melalui dua cara yaitu 30 persen melalui formulir F/1/PK/21 yang dilakukan di kecamatan dengan memanfaatkan balai penyuluhan, serta 70 persen dilakukan dengan memasukkan data melalui bantuan aplikasi pada smartphone oleh para kader.

Ia mengatakan, terkumpulnya data melebihi target yang ditetapkan, dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memetakan daerah di wilayahnya yang berpotensi memiliki potensi stunting.

Hal tersebut dapat dilakukan karena PK21 mampu memetakan keluarga sasaran yang berisiko melahirkan anak dalam keadaan stunting seperti keluarga sasaran dengan penapisan keluarga pra sejahtera, sanitasi, akses air bersih, rumah tidak layak huni dan pendidikan ibu yang rendah.

Hasto berharap melalui data yang terkumpul pemerintah daerah dapat segera memetakan permasalahan yang ada di daerah masing-masing yang berkaitan dengan keluarga dan kesehatan keluarga khususnya dalam pencegahan stunting.

“Gunakanlah data ini di dalam perencanaan pembangunan daerah masing-masing. Serta memetakan permasalahan yang ada di daerah yang kaitannya dengan keluarga, kesehatan keluarga, khususnya stunting,” ujar dia.

Baca juga: BKKBN tetapkan 28 kelurahan bebas stunting di Kota Batam

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto mengatakan data tersebut dapat sangat membantu beberapa dimensi selain menangani permasalahan keluarga.

“Data by address tersebut akan membantu beberapa dimensi seperti dimensi kesehatan dan dimensi sosial yang lainnya. Dasar untuk intervensi spesifik dan sensitif terjadi konvergensi antar program dari kementerian atau lembaga sehingga tepat sasaran,” kata Agus.

Menurut Agus, dengan mencakup 63 pendataan keluarga, 14 variabel di kependudukan, 11 variabel berencana, 32 variabel pembangunan keluarga serta 6 variabel potensi stunting dirasa cukup untuk mencapai target di tahun 2024.

Ia berharap, diluncurkan data keluarga tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kementerian atau lembaga yang membutuhkan sekaligus dapat disinkronisasikan dengan data seperti Sensus Penduduk dan Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

“Kami berharap dengan telah diluncurkan data keluarga ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak, agar tidak kehilangan momentum untuk pemanfaatannya,” kata dia.