Pakar: Pengelolaan pesisir harus dimulai dari rehabilitasi mangrove
4 November 2021 13:36 WIB
Tangkapan layar Kepala BPDASHL Musi Sulthani Aziz (ujung kanan) dan Kadishut Sumsel Pandji Tjahjanto (kedua kanan) dalam diskusi virtual, dipantau dari Jakarta, Kamis (4/11/2021) (ANTARA/Prisca Triferna)
Jakarta (ANTARA) - Strategi pengelolaan kawasan pesisir yang sudah beralih fungsi harus melalui rehabilitasi ekosistem mangrove, kata Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Musi Sulthani Aziz
"Kita melaksanakan pengelolaan atau kita membangun strategi pengelolaan di sana harus dimulai dari rehabilitasi, saya yakin tidak bisa selain rehabilitasi dulu kemudian menyusun strategi setelah kita melakukan penanaman," katanya dalam Lokakarya Pengembangan Pengelolaan Pesisir Terpadu yang diadakan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang dipantau virtual dari Jakarta, Kamis.
Menurut dia, langkah rehabilitasi itu penting mengingat Sumatera Selatan memiliki 427.149 hektare (ha) kawasan hutan pesisir dengan 105.740 ha adalah kawasan berhutan. Namun, 36.905 ha telah menjadi tambak yang berada di kawasan hutan.
Baca juga: BRGM gelar sekolah lapang masyarakat percepat rehabilitasi mangrove
Untuk itu, skema pengelolaan kawasan pesisir yang mempromosikan solusi iklim perlu dimulai dengan rehabilitasi kawasan-kawasan tersebut sambil tetap mempertimbangkan faktor ekonomi yang menyejahterakan masyarakat sekitar.
Langkah penyejahteraan yang disertai dengan usaha melestarikan itu, kata Aziz, bisa dilakukan melalui skema perhutanan sosial.
"Setelah nanti rehabilitasi terjadi, masyarakat sudah merasakan bahwa vegetasi yang ada itu tidak menjadi halangan bagi mereka untuk melaksanakan aktivitas, mereka punya komitmen untuk membangun dan mempertahankan vegetasi barulah setelah itu strategi masuk. Mungkin skemanya perhutanan sosial," kata Musi Sulthani Aziz.
Baca juga: Rehabilitasi hutan mangrove dan cita-cita ekonomi hijau
Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Pandji Tjahjanto mengatakan pengelolaan kawasan pesisir menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah, karena mangrove memiliki peran penting sebagai ekosistem esensial bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, terutama yang berada di wilayah pesisir tumur provinsi itu.
"Ekosistem mangrove dapat membantu pengembangan dalam bidang sosial ekonomi masyarakat pantai," kata Pandji.
"Kita melaksanakan pengelolaan atau kita membangun strategi pengelolaan di sana harus dimulai dari rehabilitasi, saya yakin tidak bisa selain rehabilitasi dulu kemudian menyusun strategi setelah kita melakukan penanaman," katanya dalam Lokakarya Pengembangan Pengelolaan Pesisir Terpadu yang diadakan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang dipantau virtual dari Jakarta, Kamis.
Menurut dia, langkah rehabilitasi itu penting mengingat Sumatera Selatan memiliki 427.149 hektare (ha) kawasan hutan pesisir dengan 105.740 ha adalah kawasan berhutan. Namun, 36.905 ha telah menjadi tambak yang berada di kawasan hutan.
Baca juga: BRGM gelar sekolah lapang masyarakat percepat rehabilitasi mangrove
Untuk itu, skema pengelolaan kawasan pesisir yang mempromosikan solusi iklim perlu dimulai dengan rehabilitasi kawasan-kawasan tersebut sambil tetap mempertimbangkan faktor ekonomi yang menyejahterakan masyarakat sekitar.
Langkah penyejahteraan yang disertai dengan usaha melestarikan itu, kata Aziz, bisa dilakukan melalui skema perhutanan sosial.
"Setelah nanti rehabilitasi terjadi, masyarakat sudah merasakan bahwa vegetasi yang ada itu tidak menjadi halangan bagi mereka untuk melaksanakan aktivitas, mereka punya komitmen untuk membangun dan mempertahankan vegetasi barulah setelah itu strategi masuk. Mungkin skemanya perhutanan sosial," kata Musi Sulthani Aziz.
Baca juga: Rehabilitasi hutan mangrove dan cita-cita ekonomi hijau
Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Pandji Tjahjanto mengatakan pengelolaan kawasan pesisir menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah, karena mangrove memiliki peran penting sebagai ekosistem esensial bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, terutama yang berada di wilayah pesisir tumur provinsi itu.
"Ekosistem mangrove dapat membantu pengembangan dalam bidang sosial ekonomi masyarakat pantai," kata Pandji.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2021
Tags: