Samarinda (ANTARA) - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat Jimly Asshiddiqie menegaskan ICMI tidak boleh berhenti bergerak dan terus bekerja untuk bisa berkontribusi mensukseskan Ibu kota negara (IKN) baru.

"Ibu kota negara (IKN) akan pindah ke Kaltim, disini harus diantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi dan peran Cendekiawan tentu dibutuhkan," tegas Jimly saat menyampaikan sambutan secara virtual saat pelantikan Majelis Pengurus Wilayah ICMI Kalimantan Timur Periode 2019-2024 dan Dialog Keumatan dan Kebangsaan di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Rabu.

Dikatakan Jimly salah satunya tugas ICMI ialah mempersiapkan Sumber Daya manusia (SDM) yang cerdik dan cendekia.

Perpindahan IKN dari Kota Jakarta ke Penajam Paser Utara (PPU) tentu memerlukan persiapan yang cukup matang.

Baca juga: Pemindahan IKN dapat gunakan metode rasional komprehensif

"ICMI harus berkontribusi maksimum dan harus digerakkan oleh kaum cendekiawan," tuturnya.

"Kaum cendekiawan dibutuhkan oleh negara dan juga membutuhkan partnership dengan pemerintah supaya aktif dan tidak terjebak dalam politicking," katanya.

Selain itu Ketua ICMI Kaltim Syaharie Jaang juga menambahkan, yang terpenting ialah bagaimana mempersiapkan diri dengan baik khususnya SDM untuk memberikan suatu masukan dan mendiskusikan.

"Bagaimanapun kerangka dasar kita tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucapnya.

Ia menegaskan SDM di Kaltim sebenarnya tidak kekurangan, hanya saja partisipasi dan peran wanitanya yang masih kurang.

Baca juga: Akademisi: Pemindahan IKN ke Kaltim upaya bangun Indonesia lebih baik

"Kita ingin menunjukkan intelektual muslim perempuan di Kaltim juga banyak yang potensial baik di akademisi maupun birokrasi," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim H Isran Noor juga mengatakan Kaltim selalu patuh dan taat terhadap negara ini dan tidak ada yang namanya Kaltim ingin merdeka sendiri.

Ia juga menegaskan seluruh masyarakat di provinsi ini harus memahami mengapa IKN bisa sampai dipindahkan.

"1960 sebenarnya Presiden pertama sudah berencana memindahkan IKN ke Kalimantan Tengah (Kalteng), meskipun pada tahun itu tidak ada tanda-tanda Jakarta kumuh, macet dan sebagian menjadi sinking land atau lahan menurun," bebernya.

Baca juga: Anggaran pembangunan ibu kota negara tahap satu Rp510 miliar