Bandung (ANTARA) - Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyatakan telah menetapkan SNI berkaitan dengan protokol kesehatan lainnya seperti masker dan hingga saat ini tercatat lebih dari 14 merek masker kain dan medis yang sudah sesuai dengan syarat mutu SNI dan delapan di antaranya masker kain yang diproduksi di Jawa Barat.

"Dalam mendukung upaya-upaya kita menuju Indonesia terus bergerak menuju Indonesia maju, BSN telah menyediakan SNI, Standar Nasional Indonesia, pembinaan penerapan SNI dan laboratorium acuan," kata Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Kukuh S Achmad saat membuka Bulan Mutu Nasional (BMN) 2021 di Kota Bandung, Rabu.

Keempat belas merek masker tersebut diantaranya masker kain JsN, masker kain Excel, Duraking, Jipclo, Masker Batik Asri kemudian masker medis SOLIDA, Med99, M-i dan Jito.

Acuan SNI untuk persyaratan kualitas alat perlindungan diri, persyaratan alat-alat medik untuk sistem pernafasan, serta Sistem Manajemen Bioresiko pada Laboratorium dan organisasi terkait lainnya.

Baca juga: BSN imbau masyarakat pakai masker terstandar

Baca juga: BSN tetapkan SNI masker dari kain

"Pembinaan penerapan SNI disediakan tidak hanya untuk UMKM, tapi juga seluruh pelaku usaha. Laboratorium acuan disediakan untuk mengurangi ketergantungan pada negara lain," ujar Kukuh.

Dia mengatakan melalui standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN menjadi pilar yang strategis untuk mengurangi dampak terburuk dari penyebaran COVID-19 dan menangkap peluang dibalik pandemi.

"Menjadi bangsa yang tangguh dalam menghadapi pandemi COVID-19 menjadi kunci keberhasilan untuk terus meningkatkan pertumbuhan perekonomian," kata dia.

Melalui kegiatan BMN 2021, Kukuh berharap dapat membangkitkan semangat masyarakat Indonesia akan pentingnya mutu dan infrastruktur mutu nasional.

"Dengan narasumber yang berasal dari berbagai disiplin ilmu sehingga bisa memberikan pandangannya mengenai peran standar dalam mendukung kebangkitan Indonesia. Kegiatan ini diadakan secara secara luring terbatas serta daring sehingga dapat diikuti oleh lebih dari 3.000 peserta," kata Kukuh.

Dalam rangka memperingati Hari Standar Dunia dan Bulan Mutu Nasional (BMN), Badan Standardisasi Nasional (BSN) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan Peringatan Bulan Mutu Nasional dan Seminar Nasional Standardisasi di Kota Bandung, Jawa Barat, hari ini.

Acara ini merupakan upaya untuk membangkitkan kesadaran dan semangat masyarakat Indonesia akan pentingnya mutu dan infrastruktur mutu nasional.

Adapun tema Bulan Mutu Nasional 2021 yang sejalan dengan tema utama Hari Kemerdekaan RI adalah "SNI untuk Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh".

Sementara itu Menteri Investasi Indonesia dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia yang memberikan sambutan secara daring pada acara tersebut mengungkapkan pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki iklim berusaha bagi UMKM yang terlihat dari skor starting business mencapai 81,22.

Pemerintah berupaya menggabungkan proses pendaftaran perizinan yang berbeda sehingga dapat memangkas waktu yakni dengan menetapkan Undang-undang Cipta Kerja dan turunannya yang melakukan terobosan dalam pengurusan perizinan.

Sebagaimana diketahui, baru-baru ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah meluncurkan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui sistem online single submission (OSS) berbasis risiko.

Sistem ini memudahkan para pengusaha untuk mendapatkan perizinan secara cepat, efektif, dan efisien.

Di dalam sistem ini bagi usaha mikro dan kecil (UMK) dengan Risiko Rendah diberikan kemudahan berupa perizinan tunggal, yaitu NIB berlaku sebagai legalitas, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH).

"Fasilitas perizinan tunggal harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi usaha mikro dan kecil yang ingin naik kelas. Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan sehingga UMK dapat meningkatkan usahanya," kata Bahlil.

Kolaborasi seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sangat penting untuk suksesnya sistem ini karena pada prinsipnya sistem ini terbuka.

"Pada kesempatan ini saya ingin meminta BSN, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dapat segera mengambil peran demi kesuksesan program ini," kata dia.

BSN dapat mengambil peran melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan melakukan pembinaan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi para pelaku UMK untuk mampu meningkatkan kualitas produknya termasuk pembiayaan sumber daya lain yang diperlukan sehingga produk UMK tersebut mampu bersaing di pasar global.*

Baca juga: BSN-Pemprov Jabar percepat penerbitan SNI bagi pelaku usaha

Baca juga: BSN-Jabar selenggarakan Bulan Mutu Nasional 2021 di Bandung