Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memastikan implementasi berbagai komitmen Indonesia untuk pemulihan ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan di Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Basilio Dias menyatakan diperlukan langkah strategis untuk memulihkan keadaan yang dihadapi saat ini, pandemi COVID-19 dan dampak sosial-ekonominya.

“Pertama, kita harus percepat pemulihan ekonomi melalui ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan, ini ada di Sustainable Ocean Plans (Rencana Kelautan Berkelanjutan) hingga tahun 2025,” tuturnya dalam dalam Ocean Panel Leader Meeting, High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP SOE), Glasglow, Skotlandia, 2 November 2021, sebagaimana dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

Kegiatan HLP SOE merupakan bagian agenda dari Conference of the Parties ke-26 (CO-26) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Forum ini merupakan inisiasi dari Perdana Menteri Norwegia pada tahun 2018 dengan 14 anggota yaitu Norwegia, Palau, Australia, Kanada, Chili, Fiji, Ghana, Jamaika, Jepang, Kenya, Meksiko, Namibia, Portugal dan Indonesia.

Baca juga: Indonesia jamin implementasi pemulihan ekonomi laut berkelanjutan

Basilio mengajak negara-negara yang tergabung dalam HLP SOE agar memperkuat kerja sama menghadapi tantangan pemulihan pandemi yang menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia dari minus 3 persen menjadi minus 4,9 persen pada 2020.

Selain itu ia mengatakan Indonesia siap memimpin agenda strategis ekonomi laut berkelanjutan. Hal ini akan didukung para pemimpin dunia dalam agenda G20 pada 2022 dan ASEAN pada 2023, saat Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk kedua organisasi tersebut.

Indonesia disebut berkomitmen melakukan transisi ke ekonomi rendah karbon melalui pendanaan untuk membangun pembangkit energi bersih. “Kami kerja sama dengan pemerintah daerah dan sektor swasta, kolaborasi untuk terus mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara,” ungkap dia.

Adapun penataan transformasi ke pembangkit energi bersih harus dilakukan hati-hati, terukur dan bertahap.

Ia meyakini serangkaian tindakan prioritas untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akan berkontribusi signifikan bagi kesehatan laut dan ekonomi masyarakat pesisir serta nelayan yang bergantung pada sumber daya laut.

Baca juga: Menteri KP perkenalkan sistem perikanan kuota di forum global