Jakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui daerah penyangga DKI Jakarta seperti Bekasi dan beberapa daerah lainnya di sekeliling Jakarta, meminta bantuan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan banjir di wilayahnya.

"Memang beberapa daerah sekitar Jakarta, ada yang minta bantuan dari Pemprov DKI Jakarta terkait penanganan banjir," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa malam.

Selanjutnya, kata Riza, semua permintaan dari daerah penyangga tersebut akan dibahas dan didiskusikan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada terkait masalah tersebut.

Hal itu karena, katanya, di Jakarta dimungkinkan untuk memberikan bantuan pada wilayah lain sejauh ada alasan yang dapat diterima dan rasional seperti terkait transportasi, hingga masalah pengendalian banjir dan lain sebagainya.

Baca juga: Ketua DPRD DKI tegaskan normaliasi harus dilakukan

"Seperti bantuan sampah di Bekasi, itu memang ada bantuan dari DKI. Tapi semua nanti harus didiskusikan bersama DPRD DKI, mana daerah-daerah di sekitar Jakarta yang dimungkinkan mendapat bantuan dari DKI Jakarta sebagaimana tahun-tahun sebelumnya," ucap Riza.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan beberapa kepala daerah penyangga Ibu Kota menyurati Gubernur DKI Anies Baswedan salah satunya soal usulan bantuan keuangan untuk mengatasi banjir di Jakarta.

"Wali Kota Bekasi minta dia. Nanti di dalam rapat Banggar, saya akan (sampaikan) dasarnya ini (surat), dia minta sama kita, kalau kita tidak berikan, ini kan juga buat Jakarta," kata Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Selasa.

Dia menjelaskan surat dari Pemkot Bekasi itu ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta dan ditembuskan kepada dirinya selaku Ketua DPRD DKI Jakarta pada 18 November 2020.

Baca juga: Daerah penyangga surati Anies soal bantuan atasi banjir di DKI

Adapun isi surat dari Wali Kota Bekasi itu, lanjut dia, soal usulan tambahan kegiatan bantuan keuangan tahun anggaran 2021 untuk air, pengadaan lahan dan pembangunan konstruksi polder untuk mengatasi banjir.