Samarinda (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi menyebut Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dalam kunjungan kerja ke wilayahnya menyoroti soal pelayanan publik serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dinilai sudah bagus

"Saya berterimakasih atas perhatian beliau," kata Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) H Hadi Mulyadi kepada wartawan di Samarinda, Selasa, menanggapi kunjungan kerja Wapres RI.

Baca juga: Wapres usulkan nama Kasetwapres ke Presiden

Dia mengatakan saat itu Ma'ruf Amin sempat mengajukan pertanyaan diantaranya tentang pelayanan publik, penanganan UMKM, dan penanganan COVID-19.

"Alhamdulillah seluruh bupati dan wali kota memberikan tanggapan serta masukkannya kecuali yang tidak hadir karena sakit yaitu dari Balikpapan dan Kutai Barat," ungkap Hadi saat diwawancarai awak media di Gedung Pendopo Odah Etam Kompleks Kantor Gubernur Kaltim.

Baca juga: Wapres optimistis RI jadi pemain kunci industri keuangan syariah dunia

Hadi juga menyebut dalam pertemuan tersebut Gubernur Kaltim H Isran Noor turut menyampaikan pendapatnya.

"Satu hal yang beliau ingin tekankan adalah agar seluruh kabupaten/kota membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagaimana yang sudah dilakukan di Balikpapan dan Samarinda," beber Hadi.

Hadi mengatakan kemungkinan besar seluruh kabupaten/kota sudah mempersiapkan untuk membentuk MPP di tahun 2022.

Kaltim sudah termasuk bagus dalam hal pelayanan publik sehingga tidak ada hambatan yang menjadi kekhawatiran nanti ke depannya.

Baca juga: Wapres harapkan 2024 kemiskinan ekstrem di NTT nol persen

"Kita sudah menerbitkan kurang lebih 85 ribu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Kaltim masuk nomor dua se-Indonesia, sedangkan untuk pelayanan NIB UMKM kita masuk 10 besar se-Indonesia," terang Hadi.

Selain pelayanan publik, Hadi juga mengatakan Wapres RI juga menyampaikan pengembangan UMKM di Kaltim yang dinilai hingga saat ini terus berjalan dengan bagus.

"Karena kita bekerja bersama-sama dengan pihak-pihak swasta dan kita juga membina UMKM dengan kualitas ekspor cukup besar di Kaltim," tuturnya.

Hadi menegaskan UMKM sebgai tumpuan ekonomi bangsa karena APBD seluruh kabupaten/kota yang tidak bisa mencapai diatas 70 persen kecuali Kutai Timur berarti dana terbatas, sehingga bagaimana kaitannya dengan pengembangan UMKM.

"Beliau tadi juga kaget kita sudah mengekspor lidi, kemudian pisang kepok yang tidak dilakukan oleh provinsi lain," katanya.