Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengajak para pelaku usaha yang bergerak di sektor infrastruktur dan perumahan agar tidak terlibat korupsi.

"Tentu kami ingin mengajak setiap anak bangsa setiap pihak yang bergerak di bidang infrastruktur dan perumahan tidak ada yang terlibat kasus-kasus korupsi," kata Firli dalam webinar "Mencegah Korupsi: Mengikis Suap di Perizinan Perumahan" disiarkan kanal Youtube KPK, Selasa.

Firli mengatakan sektor infrastruktur dan perumahan memberikan andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan para pelaku pada dua sektor itu menjauhi segala bentuk praktik korupsi.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan dengan semakin maraknya kalangan swasta yang terlibat korupsi maka KPK membentuk direktorat baru, yaitu Direktorat Antikorupsi Badan Usaha.

Baca juga: Firli Bahuri ikut gowes rombongan KPK di Sleman

"Kenapa ini menjadi penting? Direktorat Antikorupsi Badan Usaha kami bentuk karena niatannya adalah begitu banyak kalangan swasta, pelaku ekonomi yang terlibat di dalam praktik-praktik korupsi karena menduduki peringkat pertama tindak pidana korupsi dilakukan dan melibatkan para kalangan swasta dan pelaku ekonomi," ungkap Firli.

Ia menjelaskan Direktorat Antikorupsi Badan Usaha memiliki enam sektor perhatian, yakni sektor kesehatan, sektor infrastruktur, sektor minyak dan gas, sektor kehutanan, sektor pangan, dan sektor keuangan.

"Itu lah keinginan kami. Bagaimana kami bisa mencegah supaya rekan-rekan anak bangsa, pelaku usaha yang telah memberikan andil besar untuk kemajuan masyarakat, kemajuan bangsa kita memajukan kesejahteraan umum tidak terlibat dengan praktik-praktik korupsi," ujarnya.

Selain itu, Firli juga mengharapkan para pemangku kepentingan agar tidak mempersulit izin usaha.

"Kami juga berharap kepada para pemangku kepentingan, kepala daerah untuk tidak mempersulit izin usaha. Bikin dan buat kemudahan usaha, buka investor seluas-luasnya karena sesungguhnya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi hanya tiga faktor, satu adalah belanja APBN dan APBD, kedua konsumsi masyarakat, yang ketiga adalah investasi," kata Firli.

Menurutnya, investasi menjadi kata kunci penting karena dengan investasi yang mudah maka akan membuka lapangan pekerjaan.

"Dengan lapangan pekerjaan yang terbuka maka tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan, pendapatan masyarakat meningkat. Tentu lah juga akan meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat," tuturnya.

Baca juga: Ketua KPK ajak generasi muda gelorakan semangat antikorupsi
Baca juga: Firli: Sebagai ASN, pegawai KPK harus bisa mainkan tiga peran