Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Republik Indonesia segera meminta klarifikasi kepada Pemerintah Amerika Serikat (AS), terkait laporan WikiLeaks soal kawat diplomatik Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Jakarta ke Washington, bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

"Kami akan segera meminta klarifikasi Pemerintah AS melalui perwakilannya di Indonesia," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Djoko Suyanto, di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, akan memanggil Duta Besar (Dubes) AS terkait laporan kawat diplomatik tersebut layaknya dilansir situs WikiLeaks.

Menlu RI akan memanggil Dubes AS di Jakarta untuk menyampaikan protes keras terhadap substansi laporan diplomatik tersebut, yang memuat informasi sangat mentah dan tidak diuji kebenarannya, ungkap Djoko.

Pemerintah Indonesia meminta Dubes AS segera memberikan klarifikasi kepada publik.

Djoko menambahkan, Pemerintah Indonesia juga akan menggunakan hak jawabnya kepada kedua harian Australia, Sydney Morning Herald dan The Age, yang telah memberitakan kutipan dari WikiLeaks tersebut.
(T.R018//C004)