Kendari (ANTARA) - Saat ini Indonesia masih dihadapkan dengan permasalahan nasional maupun global yaitu pandemi COVID-19, walaupun telah menunjukkan penurunan angka kasus terkonfirmasi positif, termasuk di Sulawesi Tenggara.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus ikut menjaga sektor jasa keuangan tetap stabil di tengah pemberlakuan PPKM untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 serta upaya bersama dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

OJK berkomitmen untuk mengeluarkan kebijakan yang dibutuhkan pelaku industri jasa keuangan dalam mengoptimalkan perannya sebagai katalis pemulihan ekonomi nasional sekaligus tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Secara berkelanjutan OJK melakukan asesmen terhadap sektor jasa keuangan dan perekonomian untuk menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional serta terus memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

Selain itu, inklusi keuangan memiliki peranan penting dan strategis sehingga diharapkan dapat menjadi solusi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19.

Gotong royong untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan khususnya di Sulawesi Tenggara perlu dilakukan secara bersama, apalagi di masa pandemi COVID-19 salah satu sektor yang diguncang wabah itu adalah ekonomi.

Kerja sama

OJK Sulawesi Tenggara menggandeng pemerintah daerah agar dapat mewujudkan target inklusi keuangan secara nasional mencapai 90 persen pada 2024.

Kepala OJK Sultra Arjaya Dwi Raya mengatakan pihaknya menggandeng pemerintah daerah dengan mendorong terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Dalam meningkatkan akses layanan jasa keuangan masyarakat di Sultra telah dibentuk TPAKD sejak 2016 yang di dalamnya terdiri dari pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, industri jasa keuangan dan pemangku kepentingan terkait.

Menurut dia, target inklusi keuangan 90 persen pada 2024 telah diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

OJK bersama industri jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya perlu melakukan kegiatan-kegiatan edukasi keuangan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Dia menyebut, tingkat literasi keuangan di Sultra pada 2019 sebesar 36,75 persen dan tingkat inklusi keuangan sebesar 75,07 persen.

Artinya 75,07 persen penduduk Sulawesi Tenggara telah mendapatkan akses kepada sektor jasa keuangan, namun hanya setengahnya yang benar-benar memahami tentang produk-produk yang digunakannya.

Peningkatan akses keuangan, lanjut dia, dilakukan melalui sejumlah kegiatan seperti sosialisasi inklusi keuangan, KUR Klaster dan business matching untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Kemudian untuk meningkatkan inklusi di kalangan pelajar, OJK terus mendorong program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) yang menargetkan 70 persen pelajar Indonesia memiliki rekening tabungan perbankan di tahun ini," katanya.

OJK Sultra juga melakukan edukasi keuangan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara di 17 kabupaten/kota. Per September 2021, OJK setempat telah melaksanakan edukasi kepada 5.680 orang.

OJK juga sedang menyiapkan konten-konten edukasi keuangan melalui learning manajemen system yang menampilkan modul-modul edukasi semua sektor jasa keuangan seperti perbankan, industri keuangan non bank, pasar modal dan fintech yang bisa diakses secara elektronik.

Akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan juga perlu terlindungi. Maraknya praktek bisnis yang berkedok investasi namun tidak memiliki izin di masyarakat mengakibatkan kerugian finansial dan materil.

Hal tersebut dapat mengganggu sistem keuangan dan berdampak negatif terhadap produk-produk investasi yang telah mendapatkan legalitas perizinan dari regulator/pengawas.

Banyaknya kasus investasi yang berujung pada kerugian masyarakat mendorong OJK untuk berupaya mencari pokok permasalahan serta memberikan solusi agar kerugian masyarakat tidak besar.

Didukung

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengatakan bahwa pemerintah provinsi sangat mendukung terhadap upaya peningkatan akses layanan jasa keuangan kepada masyarakat dengan membentuk TPAKD.

TPAKD telah dibentuk melalui SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 379 Tahun 2016 dan saat ini terdapat tiga TPAKD yang telah terbentuk yaitu Kota Kendari, Konawe Selatan dan Bombana.

Menurut Gubernur, TPAKD merupakan forum koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan terkait untuk peningkatan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan OJK dan lembaga jasa keuangan perlu untuk terus diperkuat demi memberikan aksi nyata bagi perekonomian daerah.

Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sulkarnain Kadir juga memberikan apresiasi kepada OJK setempat karena telah membangkitkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari pandemi COVID-19 melalui kegiatan bulan inklusi keuangan (BIK).

"Kami memberikan apresiasi kepada OJK, Bank Indonesia, dan FKIJK Sultra telah berkolaborasi dan memusatkan kegiatan bulan inklusi keuangan di Kota Kendari, sehingga dapat ikut membantu UMKM untuk bangkit setelah jatuh terdampak pandemi," kata Sulkarnain.

Menurut Sulkarnain, melalui penyelenggaraan BIK yang digagas OJK bersama BI dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan juga dapat mendorong percepatan inklusi keuangan di masyarakat.

Perekonian membaik

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengatakan bahwa kondisi perekonomian provinsi itu telah membaik menyusul terjadinya pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2021.

Ali Mazi mengatakan ekonomi Sulawesi Tenggara TRIWULAN-II 2021 tumbuh sebesar 4,21 persen (yoy) dibanding capaian triwulan-II 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 2,59 persen.

"Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi kita khususnya di Sulawesi Tenggara telah membaik di tengah pandemi Covid-19," kata Ali Mazi.

Dia menyebut, dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 16,75 persen. Kemudian, dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 132,49 persen;

Sementara itu, kinerja perbankan di Sulawesi Tenggara pada Agustus 2021 masih stabil dan cenderung meningkat di masa pandemi COVID-19.

Aset perbankan di Sultra tumbuh sebesar 9,89 persen (yoy), Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 6,59 persen (yoy), dan Kredit tumbuh sebesar 18,06 persen (yoy). Penghimpunan Dana Pihak Ketiga dalam bentuk tabungan tumbuh sebesar 18,63 persen (yoy), Giro sebesar 2,52 persen (yoy) dan deposito turun sebesar -10,74% (yoy).

Selanjutnya, kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) posisi Agustus 2021, Aset Industri Keuangan Non Bank yaitu Dana Pensiun sebesar 162,03 miliar, modal ventura Rp22,69 miliar atau tumbuh 9,51 persen (yoy), dan piutang perusahaan pembiayaan sebesar Rp2,73 triliun atau tumbuh 14,97 persen (yoy).

Sedangkan jumlah rekening investasi di pasar modal sebanyak 33.220 rekening dengan nilai transaksi saham Rp92,73 miliar atau tumbuh 228,99 persen (yoy).

Namun demikian Pemerintah Daerah berharap sinergi antarlembaga, pemangku kepentingan terkait dan pelaku usaha perlu dijaga dan ditingkatkan dalam rangka pemerataan akses terhadap hasil-hasil pembangunan.

Termasuk akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dan layanan keuangan, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu dan tidak terjangkau oleh layanan keuangan (inklusi keuangan) di berbagai daerah.

Penghargaan Dilan

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi berhasil meraih penghargaan sebagai Duta Inklusi dan Literasi Keuangan Nusantara (Dilan), dari OJK perwakilan Sultra.

Selain Gubernur Sultra tiga kepala daerah lainnya juga diberikan penghargaan Dilan yaitu Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir, Bupati Kabupaten Konawe Selatan Surunuddin Dangga, serta Bupati Bombana Tafdil.

Pemberian penghargaan Dilan kepada empat kepala daerah tersebut karena dinilai proaktif dalam mendorong tim percepatan akses keuangan daerah. Penghargaan diberikan saat OJK Sultra menggelar Bulan Iklusi Keuangan (BIK).

Kepala OJK Sultra Arjaya Dwi Raya mengatakan, pemberian penghargaan Dilan kepada keempat kepala daerah itu berdasarkan hasil survei sejak 2019. Dengan adanya tim TPKAD masyarakat jadi mengenal akses keuangan dan inklusi keuangannya juga meningkat.

OJK bersama Bank Indonesia, industri jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada 2024.

Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan, dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif, dan inklusif diperlukan program yang mampu mempercepat akses keuangan di daerah.

Menurut Gubernur, upaya tersebut tentunya perlu mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri keuangan daerah, dan juga dari masyarakat sendiri.

Sebagai wujud nyata pemerintah Sulawesi Tenggara bersama OJK, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, serta pemangku kepentingan terkait membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah melalui SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 379 Tahun 2016 dan saat ini terdapat tiga TPAKD yang telah terbentuk di kabupaten/kota.

TPAKD, lanjut Ali Mazi, merupakan forum koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan lainnya untuk peningkatan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

"Sudah tentu bahwa tersimpan harapan bahwa TPAKD ini mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera di Provinsi Sulawesi Tenggara yang kita cintai ini," kata Ali Mazi.

Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir mengaku berterima kasih kepada OJK karena telah memberikan penghargaan Dilan.

Menurut Wali Kota penghargaan itu menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah Kota Kendari untuk mendorong lebih aktif agar inklusi keuangan di daerah tempat dia pimpin jauh lebih baik.

Salah satu capaian untuk memperoleh target inklusi itu pemerintah kota telah menerapkan pembayaran non-tunai, utamanya di jajaran Pemerintah Kota Kendari yang saat ini telah mencapai 100 persen.

Sulkarnain mengatakan pihaknya akan mendorong lebih aktif lagi agar inklusi keuangan di Kota Kendari bisa lebih baik bukan hanya di jajaran pemerintah, namun hingga ke sekolah-sekolah.

Ke depan pihaknya akan mendorong transaksi nontunai sampai ke sekolah-sekolah, bahkan dirinya berpikir pelajar nantinya tidak lagi menggunakan anjungan tunai mandiri (ATM) fisik, namun menjadi ATM digital yang semakin memudahkan.

Meski begitu, menurut dia untuk menggapai hal tersebut dibutuhkan peran dan dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat. Saat ini, lanjut Sulkaranin, diperlukan perubahan kultur budaya dari konvensional ke digital.

"Yang harus kita dorong ini tidak hanya perubahan fisik elektroniknya, tetapi juga perubahan kultur, karena kan kita ini seringkali lupa bahwa kita sudah di era digital. Ini yang kita mau dorong. Jadi tinggal di handphone saja semua," ujar Wali Kota Sulkarnain.

Dengan gotong royong meningkatkan literasi dan inklusi keuangan maka pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku serta kepercayaan masyarakat terdapat sektor jasa industri keuangan meningkat yang tentu berimplikasi pada peningkatan perekonomian Sulawesi Tenggara pula.

Baca juga: BI: Digitalisasi keuangan faktor penting akselerasi pemulihan ekonomi

Baca juga: Akselerasi perbankan digital buka peluang dan inklusi keuangan

Baca juga: Perluasan digitalisasi di daerah dorong inklusi keuangan

Baca juga: Teknologi QRIS dorong inklusi keuangan